Pengadilan Sri Lanka Tangguhkan Kekuasaan PM Mahinda Rajapaksa

Liputan6.com, Colombo - Pengadilan Sri Lanka, pada Senin 3 November 2018, menangguhkan kekuasaan Mahinda Rajapaksa sebagai perdana menteri dan memutuskan bahwa kabinetnya tidak dapat berfungsi sampai legitimasinya ditetapkan.

Pengadilan banding mengatakan "kerusakan yang tak dapat diperbaiki" dapat terjadi di Sri Lanka jika Rajapaksa, yang pengangkatannya kontroversial sebagai perdana menteri sebulan lalu memicu krisis politik, diizinkan untuk tetap sebagai kepala pemerintahan, demikian seperti dikutip dari NDTV, Senin (3/12/2018).

Sri Lanka terjebak dalam dalam krisis sejak 26 Oktober 2018 ketika presiden memecat Ranil Wickremesinghe sebagai perdana menteri dan mengangkat Rajapaksa.

Rajapaksa ditolak dua kali oleh parlemen bulan lalu untuk menjabat sebagai PM, tetapi, ia menolak mundur.

Mayoritas anggota legislatif meminta pengadilan pekan lalu untuk campur tangan, karena Rajapaksa memaksa untuk menjabat PM meskipun parlemen melayangkan mosi terhadapnya.

"Posisi 122 anggota parlemen yang mengajukan kasus adalah bahwa Rajapaksa tidak memiliki legitimasi setelah kehilangan dua mosi tidak percaya," pengacara dan legislator M. A. Sumanthiran mengatakan kepada wartawan.

Hal ini semakin melemahkan kemampuan Rajapaksa untuk memerintah setelah parlemen memutus kemampuannya untuk membelanjakan keuangan negara.

Presiden Maithripala Sirisena, yang menunjuk Rajapaksa, membubarkan parlemen bulan lalu tetapi Mahkamah Agung campur tangan untuk memulihkannya.

Keputusan oleh Pengadilan Banding pada hari Senin adalah kemunduran terbaru untuk Sirisena dan Rajapaksa, yang upaya untuk mengambil alih kekuasaan hampir dua tahun sebelum pemilihan berikutnya menceburkan Sri Lanka ke dalam krisis politik dalam negeri.

Simak video pilihan berikut: