Buntut Demo Rompi Kuning, Presiden Prancis Janjikan Kenaikan Upah Minimum

Presiden Prancis Emmanuel Macron (AP/Phillipe Wojazer)

Liputan6.com, Paris - Presiden Prancis Emmanuel Macron menjanjikan kenaikan upah minimum dan konsesi pajak sebagai tanggapan atas aksi protes kelompok rompi kuning --merujuk pada pakain keselamatan pekerja-- selama berminggu-minggu yang disertai kekerasan.

Dalam empat pekan terakhir, Prancis telah berhadapan dengan unjuk rasa menolak kenaikan pajak bahan bakar, biaya hidup, dan masalah sosial lainnya.

Berbicara dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Sebagaimana dikutip dari BBC pada Selasa (11/12/2018), Macron mengutuk kekerasan dalam aksi protes tersebut, tetapi mengatakan bahwa kemarahan para demonstran itu, dalam banyak hal, "adalah hal yang dimaklumi".

Macron menjajikan upan minimum nasional akan naik bertahap sebesar 100 euro (setara Rp 1,6 juta) per bulan, mulai 2019 nanti.

Selain itu, Macron juga membatalkan rencana peningkatan pajak untuk pensiunan berpenghasilan rendah, tidak lagi menarik pajak pada upah lembur, dan mendorong para pengusaha membayar bonus akhir tahun bebas pajak pada seluruh karyawannya.

Upah minimum akan meningkat sebesar 7 persen. Pendanaannya diambil dari penyesuaian beberapa aturan pajak bagi perusahaan, di mana selisihnya akan dibayarkan kepada karyawan.

Namun, ditegaskan oleh Macron, bahwa karyawan yang berhak mendapat manfaat kebijakan baru itu adalah mereka yang bekerja di sektor kerah biru, dan beberapa penyesuaian pada sektor yang terkait.

Selain itu, Macron juga menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mengembalikan pajak pada orang kaya Prancis.

Menteri Kabinet Prancis Olivier Dussopt mengatakan kepada stasiun televis BFMTV, bahwa total biaya dari seluruh langkah yang akan diterapkan itu berkisar antara 8 miliar euro hingga 10 miliar euro, atau setara Rp 132 triliun hingga Rp 166 triliun.

"Kami sedang dalam proses penghitungan anggaran agar penyampaiannya tepat sasaran," tambahnya.

Simak video pilihan berikut:

Aksi protes warga Prancis menolak kenaikan harga BBM berujung rusuh. Aksi diwarnai pembakaran mobil dan perusakan bangunan.

2 dari 2 halaman

Mengakui Kegelisahan Rakyat

Demo kenaikan harga BBM di Prancis (17/11) (AP PHOTO)

Emmanuel Macron, yang berusaha bersikap tenang di tengah protes meluas, mengakui banyak rakyat Prancis tidak senang dengan kondisi hidup mereka saat ini, dan merasa "tidak pernah didengar" oleh pemerintah.

Dia mengatakan bahwa selama 40 tahun terakhir telah terjadi "kelesuan" di pedesaan dan lingkungan hidup Prancis secara keseluruhan, di mana layanan publik telah berkurang dan kondisi hidup memburuk.

"Saya menganggap ini adalah bagian dari situasi yang ditimbulkan oleh pemerintahan saya, di mana mungkin memberi Anda pandangan buruk. Saya tahu beberapa dari Anda telah dirugikan oleh kata-kata saya," tambahnya.

Macron, yang merupakan seorang mantan bankir, sebelumnya telah dikritik karena jarang berinteraksi dengan rakyat, dan tidak mendengarkan dengan seksama keluhan masyarakat luas.

Dia berusaha mengubah kesan ini pada hari Senin, berjanji untuk bertemu walikota dari semua wilayah Perancis, dan mendorong "diskusi yang belum pernah terjadi sebelumnya".

"Kita harus mengatasi masalah imigrasi," tambahnya, sementara juga mendesak negara untuk bersatu untuk "guna memikirkan perubahan iklim dan tantangan lainnya".

Kualifikasi UEFA Nations League 2024/2025: Modisnya Pemain Timnas Prancis Jelang Berlaga Lawan Israel