Dituduh Melanggar HAM, 3 Pejabat Korea Utara Diberi Sanksi oleh AS

Liputan6.com, Washington DC - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Senin 10 Desember, pihaknya menjatuhkan sanksi terhadap tiga pejabat senior Korea Utara atas pelanggaran hak asasi manusia

Sanksi itu disampaikan di tengah upaya Donald Trump untuk merayu rezim Kim Jong-un untuk menggiatkan semangat denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Dikutip dari The Straits Times pada Senin (11/12/2018), para pejabat yang dijatuhi sanksi termasuk Choe Ryong-hae, yang telah dianggap sebagai tangan kanan oleh Kim Jong-un.

Kementerian Keuangan AS mengatakan pihaknya mengambil tindakan tegas itu sebagai tanggapan atas "perlakuan tercela Korea Utara" kepada warganya, sesuai dengan undang-undang Negeri Paman Sam --terbit pada 2016-- yang mensyaratkan sanksi atas pelanggaran HAM.

"Amerika Serikat secara konsisten mengutuk rezim Korut karena pelanggarannya yang mencolok terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental. Pemerintahan ini akan terus mengambil tindakan terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.

Perintah sanksi --diumumkan pada Hari Hak Asasi Manusia yang didukung PBB-- berisi perampasan aset apa pun dari tiga pejabat tersebut di AS, dan larangan untuk melakukan transaksi keuangan dengan pihak yang berbasis di Negeri Paman Sam.

Beberapa pengamat menilai pembatasan semacam itu mungkin akan berdampak kecil terhadap pejabat di salah satu negara paling tertutup di dunia.

Tetapi, di lain pihak, kebijakan itu akan memiliki dampak simbolis yang jelas karena Korea Utara mencari penerimaan yang lebih besar oleh Amerika Serikat.

Kim Jong-un dan Donald Trump bertemu untuk pertama kalinya pada Juni lalu di Singapura, beberapa waktu setelah dua negara Korea mengukir sejarah berupa gencatan senjata sejak perang saudara 1950-53.

Simak video pilihan berikut: