Parlemen Irlandia Resmi Melegalkan Praktik Aborsi

Kelahiran Bayi — Ilustrasi Foto kelahiran Bayi (iStockphoto)

Liputan6.com, Dublin - Parlemen Irlandia pada Kamis 13 Desember, meresmikan untuk pertama kalinya, undang-undang yang memungkinkan aborsi dilakukan secara legal.

Putusan itu menyusul referendum penting awal tahun ini, sebuah langkah tentang persetujuan publik terhadap aborsi, yang dipuji oleh Perdana Menteri Leo Varadkar sebagai "momen bersejarah".

Dikutip dari Asia One pada Jumat (14/12/2018), undang-undang baru itu memungkinkan aborsi dilakukan hingga 12 minggu kehamilan, atau dalam kondisi di mana ada risiko bagi bayi yang akan dilahirkan. Kebijakan ini juga berlaku legal jika terjadi bahaya serius bagi kesehatan wanita hamil.

Aturan ini juga akan memungkinkan aborsi dilakukan dalam kasus-kasus kelainan janin yang dapat menyebabkan kematian calon bayi, baik sebelum atau dalam 28 hari kelahiran.

"Saat bersejarah bagi wanita Irlandia. Terima kasih kepada semua yang mendukung," kata Varadkar, yang mendukung referendum pada Mei lalu, di mana 66 persen memilih melegalkan aborsi.

Sebelumnya, sekitar 170.000 wanita Irlandia terpaksa melakukan perjalanan ke negara tetangga, Inggris, untuk melakukan aborsi sejak tahun 1980.

Perubahan ini menjadikan Malta menjadi satu-satunya negara Uni Eropa yang melarang aborsi secara penuh.

"Hari ini kami telah mengesahkan undang-undang untuk mewujudkannya (aturan aborsi). Sebuah suara untuk mengakhiri stigma dan mendukung pilihan wanita di negara kami sendiri," twit Menteri Kesehatan Simon Harris, beberapa saat setelah RUU itu diloloskan oleh majelis tinggi nasional.

Simak video pilihan berikut:

Paus Fransiskus dikabarkan mengizinkan pastor Katolik untuk memaafkan wanita yang melakukan aborsi juga bagi dokter yang melakukan operasi aborsi tersebut.

2 dari 2 halaman

Siap Diberlakukan Awal Tahun

Kementerian Kesehatan Irlandia mengatakan akan siap memberlakukan secara luas aturan aborsi itu pada awal tahun depan.

Satu-satunya langkah yang tersisa dalam proses legislatif tersebut adalah penandatangan oleh Presiden Michael D Higgins, yang akan secara resmi mengubahnya menjadi aturan hukum nasional.

Menurut Menkes Harris dalam sebuah pernyataan, bahwa legalisasi aborsi baru terwujud setelah perjuangan lebih dari 35 tahun.

"Kami menyambut baik pengesahan RUU ini, dan sangat menghargai pentingnya penuntasan draft terkait pada akhir tahun ini, sehingga kebijakan aborsi dapat dimulai pada Januari," kata Colm O Gorman, kepala Amnesty International Irlandia.

Namun, Harris mengatakan bahwa tetap ada beberapa kekhawatiran terkait kondisi yang digariskan dalam RUU, yang telah menjadi bahan perdebatan emosional yang tidak ada habisnya, dalam beberapa pekan terakhir.