Sukses

Jelang Brexit, Inggris Akan Umumkan Skema Baru untuk Pekerja Migran

Skema jelang Brexit yang akan diumumkan kabarnya akan berfokus pada upaya Inggris untuk memprioritaskan pekerja migran profesional bergaji minimum di atas 30.000 pound sterling.

Liputan6.com, London - Kementerian Dalam Negeri Inggris dikabarkan telah menyiapkan skema kebijakan baru yang lebih ketat untuk pekerja migran, terutama yang datang dari negara-negara Uni Eropa, sebagai bagian dari upaya Negeri Britania Raya untuk "mengambil alih kontrol perbatasan kita" jelang Brexit.

Seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (19/12/2018), sumber-sumber di Whitehall (kantor pemerintahan Inggris) mengatakan, skema berjuluk 'white paper' itu akan berfokus pada "bakat dan keahlian orang-orang ... bukan dari mana mereka berasal."

Skema itu, yang akan diterapkan bertahap dari 2021, direncanakan akan menghapus pembatasan angka maksimum pekerja migran profesional yang datang ke Inggris, seperti dokter atau insinyur, demikian seperti dikutip dari BBC. Ini berarti, Inggris diperkirakan akan mengutamakan membuka pintu untuk pekerja migran terampil atau profesional ketimbang yang sebaliknya.

Sebelumnya di Parlemen, juga muncul perselisihan antara masing-masing anggota atas usulan agar gaji pekerja migran harus mencapai ambang batas minimum sebesar 30.000 pound-sterling per-tahun. Ini berarti, pekerja migran yang ingin bekerja di Inggris harus mendapatkan perusahaan/perekrut yang memberikan gaji sekitar 2.500 pound per-bulan (berkisar Rp 45 juta).

Beberapa anggota kabinet khawatir jumlah yang ditetapkan akan membatasi kemampuan firma bisnis dan pelayanan untuk merekrut staf yang cukup --di mana para pekerja tersebut memiliki upah di bawah ambang batas minimum, ketimbang pekerja di sektor profesi.

Namun, perselisihan itu telah mencapai kompromi dan akan tercantum dalam 'white paper'.

Draf yang sempat lama tertunda itu tampak mulai meninggalkan tujuan jangka panjang awal, yang berupaya untuk memotong migrasi bersih menjadi kurang dari 100.000 orang pertahun.

Namun pemerintah mengatakan masih berkomitmen untuk target itu.

Kebijakan baru, kata pihak Whitehall, akan memberikan kontrol penuh atas imigrasi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

"Ini menawarkan kami pada akses ke keterampilan yang mereka butuhkan," ujar sumber itu mengutip keterangan tertulis yang akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Inggris Sajid Javid.

"Kami menyampaikan instruksi yang jelas untuk menguasai perbatasan kami dan akan membawa sistem baru yang bekerja untuk kepentingan rakyat Inggris."

"Ini akan menjadi sistem imigrasi tunggal berbasis keterampilan yang dibangun di sekitar bakat dan keahlian yang dapat dibawa oleh orang, bukan dari mana mereka berasal - memaksimalkan manfaat imigrasi dan menunjukkan Inggris terbuka untuk bisnis."

Dokumen 'white paper' itu juga akan memperkenalkan skema visa baru untuk para migran terampil, dari Eropa dan sekitarnya.

Ini menerima rekomendasi dari Komite Penasihat Migrasi Inggris untuk menghapus batas saat ini, yakni 20.700 pada pekerja yang digolongkan sebagai pekerja terampil yang datang ke Inggris menggunakan visa "Tier 2".

 

Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Tanggapan Pihak Penentang

Kelompok lobi Konfederasi Industri Inggris sebelumnya telah menyerukan target migrasi bersih kurang dari 100.000 pertahun untuk dihapuskan, di tengah kekhawatiran bahwa mengurangi pekerja non-profesi dapat merusak bisnis.

"Inggris berisiko memiliki terlalu sedikit orang untuk menjalankan layanan kesehatan, memilih tanaman pangan atau mengirim produk ke toko-toko di seluruh negeri," katanya memperingatkan pada bulan Agustus.

Pada hari Selasa 18 Desember, anggota parlemen Konservatif Sarah Wollaston mengatakan kepada Newsnight BBC, "banyak 'tenaga kerja yang berharga' di dalam National Health Service (NHS) dan perawatan sosial tidak memenuhi batas gaji 30.000 poundsterling."

"Sebuah rumah sakit tidak hanya tentang staf klinis. Ini tentang porter, orang-orang yang bekerja di dapur, tenaga kerja perawatan sosial, yang sangat penting untuk memastikan NHS berfungsi dengan baik," tambahnya.

Selain itu, akan ada biaya tambahan untuk NHS menerapkan langkah-langkah birokrasi baru, tambahnya.