Liputan6.com, Madrid - Polisi menangkap 11 orang pengunjuk rasa dari ribuan demonstran pro-kemerdekaan Catalonia yang membanjiri jalan-jalan di Barcelona pada Jumat, 21 Desember 2018.
Aksi protes tersebut digelar ketika pemerintah Spanyol memindahkan rapat kabinet ke ibu kota daerah Barcelona, dengan dalih untuk menunjukkan kekuatan pusat dan sedang malakukan upaya negosiasi.
Pendukung separatis menggunakan ban dan sampah lain untuk memblokade jalan raya, mulai dari ketika sebelum fajar muncul. Mereka juga membawa bendera Catalonia yang berwarna merah dan kuning.
Advertisement
Beberapa di antaranya mulai rusuh dengan menyalakan api dan membakar gambar Raja Felipe VI dari Spanyol. Di sisi lain, aparat kepolisian yang diturunkan ke lokasi demo dilaporkan bentrok dengan para pengunjuk rasa yang bertopeng. Menurut layanan darurat setempat, 32 orang dikabarkan mengalami luka ringan.
VIDEO: Catalan pro-independence groups blocked roads in Barcelona Friday to protest a planned cabinet meeting in the city chaired by a Spanish Prime Minister Pedro Sanchez pic.twitter.com/OvPPKL984w
— AFP news agency (@AFP) December 21, 2018
Seorang demonstran bernama Joan Toll menyesalkan kurangnya kemajuan yang dialami Catalonia, setelah adanya referendum ilegal dan deklarasi kemerdekaan mandiri pada 2017.
"Jika Anda tahu yang terjadi pada tahun lalu, kami sesungguhnya tidak mencapai apa-apa. Kami hanya mendapatkan tekanan lebih banyak," ungkapnya, seperti dikutip dari RTE, Sabtu (22/12/2018). "Tidak ada seorang pun yang ingin melihat kekerasan, tetapi rakyat mulai lelah," lanjutnya.
Keputusan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, untuk menyelenggarakan rapat kabinet di Barcelona (pertama kalinya sejak krisis), membuat kelompok separatis mulai menyoroti oposisi.
Mereka menilai, Madrid akan semakin mengambil alih kemerdekaan penuh untuk Catalonia --wilayah di timur laut Spanyol yang dihuni oleh 7,5 juta penduduk.
Selain itu, sikap Sanchez terhadap Barcelona juga dianggap sebagai usaha darinya untuk membantu mengamankan "kelangsungan hidup" pemerintahannya, dengan meminta bantuan dari partai-partai yang pro-kemerdekaan Catalonia dan memberikan iming-iming berupa imbalan otonomi daerah yang lebih besar.
#ÚLTIMAHORA 🔴 Cargas de los Mossos en El Paral·lel de #Barcelona después de que los #CDR hayan roto el cordón policial.#21D #Cataluña pic.twitter.com/chhcypTuBd
— eSPAINews (@eSPAINews) December 21, 2018
Sanchez, yang sedang berjuang untuk mendapatkan suara menjelang serangkaian jajak pendapat dalam dua tahun ke depan, telah menetapkan kenaikan upah minimum menajdi 22Â persen. Ini adalah jumlah terbesar dalam empat dekade sejarah Catalonia.
Sementara itu pada hari Kamis, 20 Desember 2018, Sachez bertemu dengan kepala pemerintahan daerah pro-kemerdekaan Catalonia, Quim Torra. Keduanya sepakat untuk kembali mengadakan dialog yang lebih dalam, meskipun dalam perjumpaan itu, mereka menemui perbedaan yang mencolok.
Â
Saksikan video pilihan berikut ini:
Deklarasi ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintah pusat Spanyol.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Penduduk Catalonia Kembali Tuntut Kemerdekaan dari Spanyol
Puluhan ribu orang berkumpul di kota-kota di wilayah Catalonia, melakukan unjuk rasa sebagai tanda peringatan setahun referendum tuntutan merdeka dari Kerajaan Spanyol.
Polisi kota setempat mengatakan bahwa 180.000 pengunjuk rasa berkumpul di Barcelona menuntut kemerdekaan, lapor kantor berita AFP.
Demonstran sebelumnya menghalangi jalan-jalan utama di sebelah selatan kota dan jalur kereta berkecepatan tinggi di Girona, demikian sebagaimana dikutip dari BBC pada Selasa, 2 Oktober 2018.
Cataloni --dikenal juga sebagai Katalunya-- mengadakan pemungutan suara pada 1 Oktober 2017, dan pemerintah separatis menyatakan kemerdekaan pada 27 Oktober.
Tapi pengadilan konstitusional Spanyol menganggap referendum itu ilegal dan Madrid masih tetap memberlakukan aturan hukumnya di wilayah Katalunya.
Saat referendum berlangsung, dilaporkan beberapa insiden buruk terjadi, di mana salah satunya ketika polisi Spanyol berusaha mencegah paksa warga Katalunya pergi ke tempat pemungutan suara.
Protes peringatan itu diselenggarakan oleh Komite untuk Pertahanan Republik (CDR), yang menuntut pemisahan utuh dari Kerajaan Spanyol.
CDR secara cepat memblokir layanan kereta antara Barcelona dan Figueres, serta jalan-jalan di kota Lleida dan Barcelona, serta jalan tol dari pesisir ke ibu kota Madrid. Kelompok CDR juga melakukan aksi protes di beberapa kota besar di seluruh dunia, termasuk di London dan Paris.
Sebuah jajak pendapat pada bulan Juli menunjukkan 46,7 persen dari Catalan --sebutan bagi penduduk Katalunya-- menyetujui kemerdekaan dan 44,9 persen menentang.
Kemerdekaan yang Gagal
Pada bulan Juni, Spanyol mengakhiri pemerintahan langsung sementara atas wilayah Katalunya, ketika pemerintahan yang dipimpin oleh nasionalis baru disumpah di sana, dipimpin oleh Quim Torra.
Berbicara sebelumnya di sebuah upacara di Sant Julia de Ramis, Katalunya utara, Torra menyindir para aktivis karena "menekannya".
Torra menggantikan Carles Puigdemont, yang melarikan diri ke pengasingan di Belgia setelah tawaran kemerdekaan yang gagal.
Kantor berita AFP sebelumnya melaporkan bahwa 500 orang berbaris di jalanan Barcelona, ​​menyalakan petasan dan meneriakkan "Kami memilih dan kami menang". Beberapa menyerukan agar Torra mundur karena tidak mendorong cukup keras untuk kemerdekaan.
Para aktivis dilaporkan merobek bendera Spanyol di gedung pemerintah daerah Katalunya di Girona, menggantinya dengan bendera separatis kuning, merah dan biru.
Di lain pihak, Mahkamah Agung Spanyol telah menarik kembali Surat Perintah Penahanan Eropa terhadap Puigdemont dan lima pembantunya, yang tinggal di luar negeri.
Namun tuduhan terhadap mereka tetap ada, yang berarti mereka masih menghadapi penangkapan jika kembali ke Spanyol.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Advertisement