Pemerintahan AS Masih Tutup, Trump Batalkan Kebijakan Kenaikan Gaji PNS

Liputan6.com, Washington DC - Menginjak hari ke-8 government shutdown atau keputusan untuk menutup pemerintahan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membekukan kebijakan kenaikan gaji bagi aparatur federal AS, yang semula dirancang akan diberlakukan pada 2019 mendatang.

Trump menandatangani perintah eksekutif itu pada Jumat 28 Desember 2018 sore dan akan efektif pada 1 Januari 2019, demikian seperti dikutip dari USA Today, Minggu (30/12/2018).

Langkah ini konsisten dengan proposal anggaran Trump dan pemberitahuan ke Kongres AS (badan legislatif) pada Agustus 2018, ketika ia mengutip "kondisi ekonomi yang serius" dalam upaya untuk memotong gaji pekerja sipil.

"Kita harus mempertahankan upaya untuk menempatkan bangsa kita pada jalur yang berkelanjutan secara fiskal, dan anggaran aparatur federal tidak dapat mempertahankan kenaikan seperti itu," katanya saat itu.

Jika perintah eksekutif presiden dilegalisasi oleh legislatif, maka itu akan berpengaruh pada sekitar 2,1 juta aparatur federal AS, termasuk para pegawai karier di kementerian kabinet Trump sendiri --menurut American Federation of Government Employees (AFGE), serikat aparatur federal terbesar di AS.

Namun, militer tidak akan terpengaruh oleh perintah eksekutif itu

Presiden Donald Trump dan anggota legislatif masih menerima gaji selama government shutdown, tetapi, banyak pekerja federal tidak demikian.

Kongres pada umumnya menyetujui voting untuk membayar pegawai federal segera setelah government shutdown dicabut, tetapi, penutupan pemerintahan diperkirakan akan berlanjut hingga memasuki tahun baru 2019.

Trump telah mengancam legislatif bahwa pemerintahannya akan terus tutup hingga legislator menyetujui anggaran pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko. Proposal anggaran itu telah ditolak oleh sejumlah anggota legislatif AS.

Mengomentari keputusan Presiden Donald Trump, Tony Reardon, pemimpin serikat aparatur federal AS, National Treasury Employees Union (NTEU), mengatakan, "Itu seperti menabur garam pada luka."

NTEU mewakili 150.000 karyawan di 33 lembaga dan departemen federal AS.

"Sangat mengejutkan bahwa karyawan federal menerima lagi dampak keuangan (dari government shutdown), seolah-olah tidak ada gaji dan bekerja tanpa gaji tak membebani kami. Sekarang mereka (pemerintahan Trump) memberitahu kami bahwa kami tidak pantas menerima kenaikan gaji untuk sedikitpun," tambah Reardon.

Pemimpin American Federation of Government Employees, J. David Cox mengatakan, "Tidak ada pembenaran ekonomi untuk pembekuan ... Anggota parlemen telah setuju bahwa gaji aparatur federal harus naik, tidak hanya sebagai peningkatan martabat, tetapi juga untuk membantu lembaga-lembaga menarik dan mempertahankan tenaga kerja federal yang layak diterima Amerika."

Senat AS (upper-chamber legislatif AS) telah menyetujui kenaikan 1,9 persen gaji aparatur federal. Namun, House of Representatives (lower-chamber legislatif AS) belum menyetujuinya.

Sebagian besar karyawan federal bekerja di luar wilayah metropolitan Washington DC, menurut angka terbaru yang diterbitkan oleh majalah Pemerintahan. Memuncaki daftar negara bagian dengan total pegawai federal terbanyak antara lain: California (250.000), Texas (200.000), Virginia (178.000) dan Maryland (147.000).

Simak video pilihan berikut: