Sukses

Pemerintah Amerika Serikat Tutup, Staf di Luar Negeri Paling Kena Imbasnya

Tutupnya sebagian besar pemerintah Amerika Serikat disebut berimbas besar pada seluruh staf yang ditugaskan di luar negeri.

Liputan6.com, Washington D.C. - Shutdown atau tutupnya sebagian pemerintah Amerika Serikat, kini telah memasuki pekan kedua sejak hari Jumat, 21 Desember 2018, tepat pukul 00.00 waktu setempat (atau hari Sabtu, 22 Desember 2018). Penutupan kantor dan karyawan yang dirumahkan berdampak lebih besar pada layanan pemerintah.

Tetapi di kedutaan dan konsulat Amerika Serikat yang berada di "negara orang", menurut Departemen Luar Negeri, sebagian besar layanan publik tidak terimbas. Deplu memrioritaskan perlindungan kepentingan keamanan nasional dan keselamatan warga AS di luar negeri selama shutdown.

Sebagian layanan kedutaan, seperti American Center dan kantor EducationUSA, ditutup semasa shutdown sebagai bagian dari kebijakan. Demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (5/1/2019).

Walaupun layanan visa sejauh ini tidak terpengaruh, mantan Duta Besar Amerika John Campbell, diplomat yang pernah bertugas di Afrika Selatan selama terjadi shutdown 21 hari pada tahun 1996, mengatakan kepada VOA bahwa penutupan pemerintah biasanya berdampak lebih besar kepada seluruh staf di luar negeri.

Meskipun shutdown, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo akan memulai kunjungan kerja ke enam negara Dewan Kerjasama Teluk di Timur Tengah pekan depan, termasuk Mesir dan Arab Saudi. Dia juga telah menyambangi Brasil atas undangan pelantikan presiden baru Negeri Samba, Jair Bolsonaro, pada Selasa, 1 Januari 2019.

Seorang pejabat senior Deplu Amerika Serikat mengatakan, Pompeo akan meyakinkan sekutu bahwa Negeri Paman Sam tidak menelantarkan Timur Tengah, meskipun Donald Trump mengumumkan rencana penarikan pasukan AS keluar dari Suriah.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Tutup Pemerintahan Untuk Ketiga Kalinya

Pemerintah Amerika Serikat resmi shutdown atau tutup setelah kesepakatan mengenai permintaan dana untuk pembangunan tembok perbatasan tidak disetujui oleh Senat. Demikian seperti dilansir dari News.com.au, Sabtu 22 Desember 2018.

Sebelumnya, Donald Trump bersumpah bahwa ia akan shutdown pemerintahan untuk jangka waktu yang sangat lama, apabila Demokrat tidak ikut mendanai pembangunan tembok perbatasan.

Pada Jumat, presiden yang diusung oleh Partai Republik itu mengakui bahwa Senat tidak bakal menyetujui permintaan pengajuan anggaran darinya yang berjumlah US$ 5 miliar, untuk membiayai tembok di perbatasan Meksiko-AS.

Dana tersebut sebelumnya telah disahkan oleh House of Representative (DPR), namun kuat kemungkinan akan ditolak Senat.

"Masalah ini benar-benar tergantung pada Demokrat. Sungguh bergantung pada mereka, apakah kami harus shutdown atau tidak," ujarnya di Gedung Putih, seperti dikutip dari Standard.co.uk, Sabtu (22/12/2018).

"Tapi bisa saja kami akan melakukannya (shutdown). Saya telah menegaskan kembali, karena saya kira Demokrat tidak peduli dengan isu ini. Kami benar-benar siap untuk shutdown dalam waktu yang sangat lama," tambah Trump, menurut CBS.

Saat itu, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai pada Jumat pagi tepat pukul 00.00 (21 Desember 2018) waktu setempat, maka sebagian dari pemerintahan di AS akan mulai shutdown. Dan kini, keputusan Trump tersebut menjadi nyata.

Donald Trump telah memanggil Senat dari Partai Republik ke Gedung Putih pada Jumat pagi guna membahas soal pendanaan temboknya, namun adu mulut justru terjadi.

Presiden ke-45 AS itu pun mengunggah kekesalannya di Twitter, menyindir Demokrat.

Sementara itu pada pekan lalu, Trump menyebut bahwa ia merasa "bangga" dengan rencananya menutup pemerintahan atas masalah keamanan perbatasan. Ia pun telah membatalkan jadwal perjalanan ke Mar-a-Lago pada hari ini, Sabtu (GMT).

Ini adalah penutupan pemerintah AS yang ketiga pada tahun ini, yang dilakukan selama Donald Trump menjabat, terhadap lembaga-lembaga federal.