Sukses

Kantor Pemerintah Prancis Jadi Sasaran Baru Aksi Protes Rompi Kuning

Aksi protes Rompi Kuning kembali terjadi di Prancis, di mana kali ini menyasar kantor pemerintahan.

Liputan6.com, Paris - Demonstrasi pertama barisan rompi kuning di tahun baru memicu kerusuhan pada Sabtu 5 Januari, ketika mereka menyerbu gedung kementerian pemerintah Prancis di Paris, membuat menteri terkait dievakuasi melalui pintu belakang.

Aksi rompi kuning, yang dimulai sejak dua bulann lalu, berubah dari protes terhadap kenaikan pajak bahan bakar menjadi serangan yang lebih umum terhadap pemerintah Prancis, demikain sebagaimana dikutip dari New York Times pada Minggu (6/1/2019).

Adapun menteri terkait, kepala juru bicara pemerintah Benjamin Griveaux, mengatakan kepada televisi lokal bahwa para demonstran Rompi Kuning dan "orang-orang berpakaian hitam" --yang disebut casseurs (pelanggar) karena memperkeruh situasi-- mengendarai sebuah eskavator dan menabrak pintu utama Left Bank, nama gedung kementerian pemerintah Prancis.

Ini merupakan serangan yang jarang terjadi di Prancis, di mana terakhir kali tercatat pada 1999 silam, ketika aksi protes damai pada pemerintah berubah menjadi kerusuhan.

Kini, menurut otoritas setempat pada hari Sabtu, pendukung gerakan Rompi Kuning meningkat menjadi sekitar 50.000 orang di seluruh Prancis, meningkat dari total 29.000 orang pada dua pekan lalu.

Di ibu kota Paris, sebanyak lebih dari 3.000 orang turut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Di dekat Musée d'Orsay di Paris, polisi menggunakan gas air mata dan tembakan peringatan untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa. Video yang diunggah di media sosial menunjukkan para demonstran melawan dengan tangan kosong kepada barisan polisi.

Bahkan, dilaporkan bahwa para pengunjuk rasa sempat menyeret dua orang petugas ke atas aspal dan menendangnya berulang kali, video tersebut menunjukkan.

Di Champs-Élysées, yang tertutup untuk lalu lintas selama berjam-jam, pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah polisi, yang dibalas dengan tembakan meriam air untuk membubarkan kerumunan.

Puluhan sepeda motor dan mobil dibakar di sepanjang salah satu simbol kemewahan Kota Paris, Boulevard Saint-Germain.

Selain itu, para pengunjuk rasa dan polisi juga terlibat bentrok di sebuah jembatan yang menghubungkan dua tepi sungai Seine, di mana kerap dikunjungi oleh para wisatawan.

Penamaan gerakan Rompi Kuning merujuk pada rompi keselamatan dengan bahan fluoresens, yang dianggap oleh pengunjuk rasa melambangkan kesulitan ekonomi. Awalnya aksi protes ini menyoroti kenaikan pajak bahan bakar, namun kemudian meluas menjadi tuntutan nasional tentang kesejahteraan rakyat Prancis. 

 

Simak videi pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Janji Macron Pulihkan Situasi Tanpa Kompromi

Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa juga dilaporkan terjadi di kota-kota besar lainnya di Prancis barat, termasuk Nantes, Bordeaux dan Caen.

Di Rennes, ibukota provinsi Brittany, pengunjuk rasa mendobrak pintu balai kota. Di Toulouse, 2.000 orang turun ke jalan, di mana paving batu dilemparkan secara membabi buta ke jalanan dan kelompok polisi.

Tetapi di Paris, aksi protes fokus menyerang gedung kementerian di sepanjang Rue de Grenelle, jantung pemerintahan Prancis, tempat sejumlah kantor penting negara berada.

Sementara itu, Griveaux yang tampak terguncang diwawancarai di televisi Prancis setelah ia dievakuasi dari kantornya.

"Bukan saya yang diserang, itu republik dan gedung pemerintah Prancis," katanya.

Griveaux, wajah pemerintah yang paling dikenal di televisi, juga terkenal agresif dalam mengadopsi kebijakan baru Macron.

Dalam pidato tahun baru, Macron menekankan janji untuk memulihkan situasi keamanan nasional "tanpa kompromi".

Pada Jumat 4 Januari, Griveaux mengatakan bahwa Rompi Kuning telah menjadi gerakan penghasut untuk menggulingkan pemerintah. "Sebuah semboyandari aksi protes tersebut menunjukkan tuntutan agar Presiden Macron mengundurkan diri," katanya.

Di lain pihak, salah seorang pemimpun Gerakan Rompi Kuning ditangkap pekan lalu atas tuduhan mengorganisr demonstrasi yang tidak diumumkan, sehingga memicu kekhawatiran terhadap keselamatan nasional.