Sempat Mandek, PM Inggris Akhirnya Memperkenalkan Brexit 'Rencana B'

Setelah PM Theresa May bersikukuh untuk melanjutkan Brexit dan merancang "Rencana B", anggota parlemen diatur untuk mengajukan serangkaian peninjauan atau hak amandemen, yang akan ditentukan pada 29 Januari 2019.

Paling tidak, dua kelompok lintas partai anggota parlemen berencana membuat amandemen untuk memungkinkan legislator non-penjabat strategis (alias backbenchers) untuk menunda atau menggagalkan proposal May.

Satu skenario memungkinkan backbenchers untuk menunda proses Brexit jika tidak ada kesepakatan baru dengan Brussels pada akhir Februari 2019.

Skenario kedua akan memungkinkan backbenchers untuk mendebat dan memberikan suara pada masalah Brexit dalam setiap rapat satu hari per pekan. Namun, tindakan itu melanggar konvensi yang mengatur bahwa pemerintah lah yang mengendalikan jadwal parlemen.

Kantor Perdana Menteri menyebut kondisi ini "sangat memprihatinkan".

"Anda memiliki populasi Leavers (pro-Brexit) dan Remainers (anti-Brexit) di parlemen," kata Sekretaris Perdagangan Internasional Liam Fox, salah satu pro-Brexit senior dalam kabinet PM May.

"Tapi Parlemen tidak punya hak untuk membajak proses Brexit ... dan bahkan mencuri hasil (referendum) dari tangan rakyat," katanya kepada televisi BBC.

Inggris memilih dengan selisih 52-48 untuk meninggalkan Uni Eropa dalam referendum tahun 2016 yang mengekspos perpecahan yang mendalam di masyarakat Inggris.

Salah satu bidang yang paling bermasalah dari negosiasi Brexit antara pemerintahan PM Theresa May dengan Uni Eropa adalah pada apa yang disebut sebagai hambatan di perbatasan Republik Irlandia (anggota Uni Eropa) dan Irlandia Utara (persemakmuran Inggris) atau yang populer disebut sebagai "The Irish Backstop". Negosiasi itu mencakup sebuah jaminan hukum bahwa perbatasan akan tetap mengalir bebas jika Inggris dan UE tidak dapat menyetujui pakta perdagangan bebas jangka panjang.

Inggris tidak bisa secara unilateral menarik diri dari backstop.

Oleh karenanya, PM May dikabarkan akan bernegosiasi dengan Dublin secara terpisah untuk membahas isu tersebut, menurut laporan The Sunday Times.

Para pembantu May percaya bahwa negosiasi dengan Dublin akan membantu memenangkan hati anggota parlemen Partai Konservatif (pengusung PM May) dan Partai Democratic Unionist Irlandia Utara (yang bersekutu dengan Partai Konservatif di Parlemen Inggris) yang sama-sama berhaluan "skeptis berat terhadap Uni Eropa" alias "Eurosceptic".

Sejumlah politisi dari kedua pihak itu, meski berkoalisi dengan PM May, diketahui ikut menolak rancangan "Rencana A" Brexit dalam voting di House of Commons pekan lalu.

"Jika ini bisa diselesaikan, maka saya pikir kita bisa memperoleh kesepakatan yang bagus," kata Graham Brady, yang mengetuai kelompok pendukung Konservatif, mengatakan dia pikir May bisa membuat kesepakatan Brexit-nya melewati pemberontak Konservatif jika isu The Irish Backstop "dapat diselesaikan".

Brady menambahkan, "adalah kepentingan Republik Irlandia untuk membantu Inggris meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan. Karena, mereka akan jauh lebih dirugikan oleh situasi 'No Deal Brexit' mengingat, sebagian besar perdagangan mereka datang melalui Inggris."

Menteri Luar Negeri Republik Irlandia Simon Coveney mengatakan pada hari Minggu bahwa ia dan Perdana Menteri Leo Varadkar tidak berminat untuk mendukung perubahan pada perjanjian Brexit atau The Irish Backstop.

"Kami tetap bersatu dan berfokus untuk melindungi Irlandia," katanya.

"Itu termasuk dukungan berkelanjutan untuk Inggris - Uni Eropa yang disepakati dalam skema 'perjanjian penarikan diri' secara penuh, termasuk jalan buntu sebagaimana dinegosiasikan."