Senat Republik Tak Akan Biarkan Donald Trump Berlakukan Shutdown Lagi

US Capitol, Gedung Kongres AS (DPR dan DPD) (Wikimedia / Creative Commons)

Liputan6.com, Washington DC - Anggota Senat (majelis tinggi Kongres Amerika Serikat) dari Partai Republik dikabarkan tak mau government shutdown atau penutupan pemerintahan parsial AS terjadi lagi.

Setelah berjalan 35 hari, Presiden Donald Trump akhirnya menangguhkan shutdown pada 25 Januari 2019 dan membuka celah bagi Kongres AS untuk kembali bernegosiasi terkait anggaran pemerintahan --termasuk salah satunya dana pembangunan tembok di perbatasan-- yang menjadi penyebab penutupan.

Shutdown ditunda hingga 21 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 25 Januari.

Jika Kongres tidak berhasil menyepakati anggaran pemerintahan, termasuk mengenai dana pembangunan tembok bernilai US$ 5,7 yang direncanakan Trump sebagai pembatas antara AS dan Meksiko, sang presiden mengancam akan kembali melanjutkan shutdown pada 15 Februari 2019.

Anggota House of Representatives (majelis rendah Kongres AS) tak mengesampingkan dukungannya untuk Trump jika ia menghendaki kembali government shutdown.

Tapi, anggota Senat dari Partai Republik --yang di legislatif AS memiliki kewenangan lebih besar ketimbang Representatives-- memiliki pandangan lain.

"Saya tidak suka penutupan. Saya tidak akan berpikir ada orang yang mau untuk mengalami shutdown lagi," kata Senator Roy Blunt (Republik, Negara Bagian Montana) seperti dikutip dari Politico, Selasa (29/1/2019).

Blunt adalah salah satu negosiator kunci Senat fraksi Republik di Kongres yang berusaha untuk mencapai kesepakatan mengenai keamanan perbatasan.

Meski sebagian besar legislator Republik mendukung Trump di depan umum terkait shutdown, tapi, beberapa pribadi --salah satunya Senator Blunt-- punya pendirian yang berbeda.

Beberapa yang tak sehaluan dengan Trump tak ingin shutdown berlarut-larut dan berpotensi besar merugikan perekonomian Amerika.

Pembelotan Senator Republik, dari memberikan dukungan terhadap Trump untuk kemudian menentangnya, memicu sang presiden menangguhkan shutdown pada 25 Januari, Politico melaporkan.

Beberapa staf dan pejabat di Gedung Putih juga berpendapat bahwa shutdown berlarut-larut bukanlah strategi yang efektif untuk mencapi konsesi terkait anggaran pemerintahan dan dana pembangunan tembok.

Meski Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders memang mengatakan bahwa "presiden tidak ingin melakukan penutupan pemerintahan lagi", tapi, ia menolak untuk mengesampingkan bahwa shutdown tidak akan terjadi lagi.

Sanders juga menjelaskan bahwa fraksi Republik di Representatives juga masih mempertimbangkan untuk mendukung shutdown jika mereka tidak mencapai konsesi dengan Demokrat.

Prospek shutdown kedua setelah yang terpanjang dalam sejarah adalah sesuatu yang masih dianggap serius oleh Senat dari Partai Republik, meskipun harapan yang meningkat itu dapat dihindari dengan kesepakatan perbatasan bipartisan atau bahkan semacam tindakan eksekutif oleh presiden Trump.

Sementara itu, menurut beberapa sumber legislatif lain di Capitol Hill (Gedung Kongres AS), Trump bersikukuh pada dua opsi jika konsesi di Kongres terkait anggaran pemerintahan dan dana tembok gagal, yakni: tetap melanjutkan government shutdown atau mengambil keputusan eksekutif (Keppres) untuk menetapkan situasi darurat nasional di perbatasan agar dana pembangunan tembok dapat mengalir dari kantung anggaran lain.

"Cara yang disukai adalah beberapa jenis tindakan eksekutif vs penutupan. Tetapi itu tidak berarti bahwa shutdown tidak sesuai," kata Mark Meadows, anggota Representatives fraksi Republik yang dekat dengan Presiden Trump.

Simak video pilihan berikut:

Government shutdown era Donald Trump menjadi rekor terlama dalam sejarah pemerintah AS.

2 dari 2 halaman

Presiden Trump Bantah Menyerah ke Demokrat

Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump (AP/Nicholas Kamm)

Gedung Putih membantah pada Minggu 27 Januari 2019 bahwa Donald Trump menyerah kepada kubu Demokrat atas pembukaan kembali pemerintah federal Amerika Serikat (AS), meskipun tidak menerima dana untuk tembok perbatasan -sebuah perjanjian di mana Trump pernah bersumpah tidak akan pernah membuatnya.

Ratusan fasilitas pemerintah mulai kembali beroperasi normal setelah penutupan parsial (shutdown) selama 35 hari, demikian sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Senin (28/1/2019).

Sementara publik AS sangat menyalahkan Trump tentang penutupan pemerintahan, partai Republik berusaha untuk menyalahkan Demokrat.

"Demokrat telah menahan sandera pemerintah kita selama berminggu-minggu, tetapi berkat kepemimpinan Presiden @realDonaldTrump, pemerintah akan dibuka kembali dan pekerja federal akan dibayar dalam beberapa hari ke depan," twit Partai Republik

Pesan itu digaungkan oleh kepala staf Gedung Putih, Mick Mulvaney, kepada program Face the Nation di stasiun televisi CBS. Dia menyangkal bahwa Donald Trump telah kehilangan pertarungan penutupan dengan Demokrat.

"Tidak, saya pikir apa yang Anda lihat di sini adalah presiden melihat peluang," katanya kepada Fox News Sunday.

Demokrat mengindikasikan kepada Trump bahwa mereka akan menyetujui uang untuk keamanan perbatasan dalam putaran pembicaraan anggaran berikutnya, kata Mulvaney.

Sementara itu, sebagian kecil dari publik AS mendukung rencana Donald Trump untuk membangun tembok di perbatasan selatan dengan Meksiko, dan peringkat kontra rata-rata melonjak selama masa penutupan pemerintah, yakni dari 52 persen menjadi 56 persen.

Para pengkritik rencana tembok perbatasan mengatakan usualan Trump membuang-buang uang untuk mengatasi masalah yang terlalu dibesar-besarkan, dan menyarankan bahwa akan lebih baik diatasi dengan memadukan inovasi teknologi dan personel.