Indeks Korupsi Internasional: Posisi China dan AS Turun, RI Naik

Liputan6.com, Berlin - Peringkat China dalam persepsi indeks korupsi Transparency International (TI) jatuh 10 peringkat ke posisi 87 --untuk pertama kalinya dalam lima tahun.

Singapura naik tiga tingkat pada Corruption Perceptions Index (CPI) --yang dirilis pada Selas 29 Januari 2019-- ke peringkat ketiga, setelah Denmark (1) dan Selandia Baru (2).

Semakin tinggi posisi suatu negara dalam daftar 180 negara, semakin sedikit mereka terlihat korup oleh komunitas internasional, menurut TI, seperti dikutip dari The South China Morning Post, Selasa (29/1/2019).

Amerika Serikat juga jatuh, dari posisi 16 ke 22, terlempar dari 20 besar untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.

Hong Kong dan Jepang muncul di 20 indeks teratas, yang dirilis pada hari Selasa.

Ini memberi Asia-Pasifik skor rata-rata 44 dari 100 dalam upaya berkelanjutan di kawasan itu untuk memberantas korupsi - jauh di belakang Uni Eropa (66), tetapi masih lebih tinggi dari Eropa timur dan Asia tengah.

"Wilayah Asia-Pasifik mandeg dalam perang melawan korupsi. Kurangnya kemajuan tidak mengejutkan mengingat prevalensi lembaga demokrasi yang lemah dan kurangnya hukum dan mekanisme penegakan hukum," kata Transparency International dalam laporan tersebut.

Posisi China Jatuh

'Eugene Tan, Profesor di Singapore Management University’s School of Law, mengatakan penurunan indeks China mengungkapkan kekhawatiran bahwa korupsi masih lazim, meskipun kampanye Presiden Xi Jinping menentang korupsi sejak berkuasa enam tahun lalu.

"Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road) yang masif mungkin menambah persepsi negatif tentang kampanye penghilangan korupsi hanya sebagai konsumsi domestik," kata Eugene Tan.

"Kemiskinan di China mungkin lebih berkaitan dengan bagaimana niat (Xi Jinping) dirasakan, terutama dalam kegiatan ekonomi luar negeri."

Bulan lalu, Partai Komunis China menyatakan "kemenangan telak" dalam pertempuran untuk membasmi korupsi, sambil memperingatkan bahwa situasinya masih sulit dan pertarungan harus berlanjut.

Lembaga pemberantas korupsi partai komunis China telh menahan 23 "harimau", atau pejabat tinggi tahun lalu --lima lebih banyak dari pada 2017-- sementara jaksa mendakwa 32 pejabat tingkat provinsi dan menteri pada tahun 2018, 14 lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Lebih dari 1,3 juta pejabat partai di berbagai tingkatan telah ditangkap sejak kampanye diluncurkan.

Sebuah makalah yang dirilis bulan ini oleh U4 Anti-Corruption Resource Centre mencatat kampanye ini menargetkan "harimau besar dan lalat kecil" tetapi karena korupsi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok (sesuatu yang juga diamini oleh China Research Center), korupsi di Negeri Tirai Bambu menjadi sulit untuk diberantas.

AS Juga Jatuh

Transparency International (TI) mengaitkan penurunan indeks AS dengan ancaman yang berkembang pada sistem check and balance dalam pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Skor rendah datang pada saat AS mengalami ... erosi norma etika di tingkat kekuatan tertinggi," kata laporan itu.

'TI's Corruption Perceptions Index (CPI)' mengukur persepsi ahli tentang korupsi di sektor publik, dan tidak berfokus pada korupsi sektor swasta.Ini adalah kompilasi tanggapan survei dari pakar keuangan dan tata kelola internasional, termasuk Survei Opini Eksekutif Forum Ekonomi Dunia dan Survei Pakar Indeks Hukum Peraturan Proyek Keadilan Dunia.

Di seluruh wilayah Asia-Pasifik, Filipina paling meningkat, naik 12 tempat ke posisi 99.

Tetapi para ahli sedikit lebih berhati-hati, mengatakan meskipun ada tonggak keyakinan hukum terhadap mantan ibu negara Filipina Imelda Marcos atas kejahatan yang dilakukan ketika dia menjadi gubernur Manila, upaya anti-korupsi di negara itu mungkin tidak sekuat yang diisyaratkan pada kenaikan peringkat indeks TI.

"Upaya anti-korupsi (Presiden Rodrigo Duterte) sejauh ini tidak terlalu berhasil," kata Maria Ela Ateinza, ketua departemen ilmu politik di Universitas Filipina.

"Pengadilan, terutama Mahkamah Agung, dianggap kurang mandiri sekarang."

Dia mengatakan jika pengadilan bisa menjunjung tinggi proses hukum terhadap Marcos, akan ada peningkatan harapan untuk upaya anti-korupsi di Filipina.

"Dibutuhkan banyak reformasi di banyak lembaga serta perubahan budaya di dalam dan di luar pemerintah untuk mengatasi korupsi," kata Atienza. "Itu tidak tergantung hanya pada satu orang yang kebetulan menjadi Presiden."

Simak video pilihan berikut: