Mayoritas Pria Afghanistan Enggan Perempuan di Negaranya Lebih Bebas

Latihan Tentara Perempuan Afghanistan — Para kadet perempuan Afghanistan berbaris selama program pelatihan di Akademi Pelatihan Perwira di Chennai, Rabu (19/12). Sembilan belas kadet tentara Afghanistan perempuan mengambil bagian dalam program pelatihan militer India. (ARUN SANKAR / AFP)

Liputan6.com, Kabul - Survei terbaru mengungkapkan kaum pria di Afghanistan sangat menentang memberi wanita lebih banyak kebebasan.

Dua dari tiga pria Afghanistan berpikir kaum perempuan di negaranya sudah memiliki terlalu banyak kebebasan.

Bahkan kalangan pria muda di Afghanistan jauh lebih enggan memberikan kebebasan pada perempuan dibandingkan orang tua mereka, demikian dikutip dari laman ABC News Indonesia, Kamis (31/1/2019).

Sebaliknya, kelompok perempuan juga tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan kesetaraaan.

Hampir satu dari tiga perempuan Afghanistan yang disurvei berpendapat bahwa perempuan sudah memiliki banyak hak dan proporsi yang sama dengan laki-laki.

Mereka menilai kelompok perempuan "terlalu menggebu" untuk menjadi pemimpin.

Kelompok pegiat kesetaraan gender di Afghanistan, Promundo menilai kesenjangan generasi laki-laki ini dapat dijelaskan oleh laki-laki muda yang mencari peran gender yang kaku seiring mereka berjuang untuk menemukan pekerjaan dan stabilitas di negara yang dirusak oleh perang dan kemiskinan.

Pengajaran agama yang melawan hak-hak perempuan di bawah rezim Taliban juga ikut memainkan peran dalam menguatkan pandangan di kalangan laki-laki muda yang menentang kebebasan perempuan, kata Gary Barker, pendiri Promundo-AS, yang bekerja dengan laki-laki dan remaja laki-laki untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Survei ini diselenggarakan oleh Promundo dan UNWomen, badan kesetaraan PBB.

"Kondisi ini cukup memprihatinkan," kata Gary Barker.

"Itu mengungkapkan sesuatu tentang keadaan genting sekelompok besar pemuda yang tidak tahu harus menggantung identitas mereka."

Survei ini dilakukan di tengah pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Taliban - yang mengendalikan hampir setengah dari Afghanistan - yang dapat membantu mengakhiri perang setelah hampir dua dekade konflik.

Afghanistan bukanlah tempat yang mudah untuk menjadi seorang wanita, dengan praktek perkawinan paksa, kekerasan dalam rumah tangga dan angka kematian ibu yang tinggi, khususnya di daerah pedesaan, menurut para pendukung kesetaraan.

Antara tahun 1996 dan 2001, di bawah pemerintahan Taliban, perempuan dilarang bekerja, dipaksa mengenakan burqa lengkap yang menutupi wajah mereka dan tidak diizinkan keluar tanpa kerabat laki-laki.

Hak-hak perempuan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di bawah pemerintah Afghanistan yang didukung Barat, terutama di kota-kota seperti ibukota Kabul, di mana banyak perempuan bekerja di luar rumah dan lebih dari seperempat anggota parlemen adalah perempuan.

Data terakhir yang tersedia dari Inter-Parliamentary Union pada tahun 2018 menunjukkan bahwa parlemen Afghanistan memiliki lebih banyak perwakilan perempuan daripada Kanada, Irlandia, dan Israel.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Seorang pria asal Afghanistan memberi nama anaknya Donald Trump.

2 dari 2 halaman

Pentingnya Pelibatan Pria

Namun, survei terhadap 2.000 orang dewasa menunjukkan adanya jurang perbedaan sikap antara pria dan wanita.

Sekitar dua pertiga pria berpikir wanita di Afghanistan memiliki terlalu banyak hak dan bahwa wanita terlalu emosional untuk menjadi pemimpin, dibandingkan dengan kurang dari sepertiga wanita yang berpendapat sebaliknya.

Dan sementara hampir tiga perempat wanita mengatakan seorang wanita yang sudah menikah harus memiliki hak yang sama dengan pasangannya untuk bekerja di luar rumah, hanya 15 persen pria yang setuju.

Lebih dari separuh pria juga setuju dengan pernyataan bahwa "lebih banyak hak bagi wanita berarti kaum pria kalah".

Gary Barker mengatakan investasi dalam pendidikan dan pemberdayaan anak perempuan akan "mengalami kemandekan jika kita juga tidak khawatir tentang hati dan pikiran laki-laki".

Penulis laporan menyerukan lebih banyak aksi dilakukan, termasuk program pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender, bekerja dengan para pemimpin agama progresif dan dukungan untuk kampanye pemuda tentang masalah ini.

"Konflik, ketidakamanan fisik dan keuangan, dan kurangnya pendidikan bertindak sebagai pendorong sikap dan praktik gender yang berbahaya di Afghanistan, dan mengabadikan siklus kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan," kata Najia Nasim, Direktur Eksekutif Women for Afghan Women.

Kelompok masyarakat sipil mendesak lebih banyak pekerjaan di tingkat akar rumput untuk mendorong kesetaraan gender.