Investigasi PBB soal Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi Rampung, tapi...

Liputan6.com, Ankara - Tim yang dibentuk oleh PBB, pada 3 Februari 2019, telah merampungkan penyelidikannya selama seminggu atas kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi. Namun, masih belum jelas apakah investigasi mereka akan membuahkan hasil yang signifikan.

Agnes Callamard, yang memimpin tim PBB, mengatakan "sedikit kecewa" dengan informasi yang dia peroleh dari menteri Turki, kepala intelijen dan jaksa penuntut di Istanbul --meskipun dikabarkan bahwa Ankara telah memperdengarkan Callamard rekaman audio pembunuhan Khashoggi.

Ia juga dikabarkan sangat kecewa dengan sikap tak kooperatif dari pihak Arab Saudi yang tidak memberikannya akses untuk masuk ke dalam Konsulat Saudi di Istanbul--yang diduga kuat menjadi TKP pembunuhan Jamal Khashoggi--dan izin untuk mewawancarai figur-figur Saudi, demikian seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin (4/2/2019).

Callamard telah berbicara dengan tunangan Jamal Kashoggi, Hatice Cengiz, Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dan Yasin Aktay, seorang penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang mengatakan kepada Bloomberg bahwa Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman adalah "tersangka nomor 1" dalam pembunuhan itu.

Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB dua pekan lalu mengatakan bahwa penyelidikan internasional yang dipimpin di bawah Callamard "akan meninjau dan mengevaluasi, dari perspektif hak asasi manusia, situasi sekitar pembunuhan Khashoggi."

Setelah melaporkan proses penyelidikannya ke badan HAM PBB yang berbasis di Jenewa, Callamard mengatakan timnya yang beranggotakan 47 orang akan membahas rekomendasi yang akan dirilis pada kemudian hari.

Tapi, sejauh mana rekomendasi itu akan efektif tetap tergantung pada "kesediaan" pemerintahan negara yang bersangkutan untuk "melanjutkan proses ini ke depan."

Badan HAM PBB punya tiga opsi atas simpulan akhir tim Callamard terkait penyelidikan pembunuhan Jamal Khashoggi: secara efektif mengabaikan berkasnya, menggunakannya sebagai dasar untuk penyelidikan yang lebih lengkap, atau memindahkan masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi dalam sistem PBB, seperti ke Dewan Keamanan atau Kantor Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Dewan Keamanan dapat membentuk pengadilan, penyelidikan atau merujuk kasus ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Di masa lalu, salah satu badan kelengkapan top PBB itu telah meluncurkan penyelidikan pada pembunuhan Rafik Hariri di Lebanon dan Benazir Bhutto dari Pakistan.

Bahkan jika rekomendasi akhir Callamard diabaikan, berkasnya tetap dapat digunakan untuk pemrosesan hukum di negara berprinsip yurisdiksi universal, yang memungkinkan jaksa penuntut seperti di Spanyol, Australia, Finlandia dan beberapa negara lain untuk mengadili kejahatan yang dilakukan di luar negeri.

Simak video pilihan berikut: