Juan Guaido Sebut Blokade Bantuan ke Venezuela Sebagai Genosida

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido (AFP/Federico Parra)

Liputan6.com, Caracas - Pemimpin oposisi Juan Guaido, yang juga mengklaim sebagai presiden Venezuela, menuduh Nicolas Maduro dan para pejabat pendukungnya, melakukan "genosida terhadap rakyat".

Tuduhan itu muncul setelah Maduro memerintahkan pemblokiran terhadap bantuan kemanusiaan, yang dikirim via perbatasan selatan antara Venezuela dan Kolombia, demikian sebagaimana dikutip dari VOA Indonesia pada Senin (11/2/2019).

"Ada banyak orang yang bertanggungjawab akan hal ini, dan rezim penguasa mengetahuinya. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Juan Guaido.

Dia mengarahkan komentarnya itu pada para tentara yang dikerahkan Maduro ke sebuah jembatan perbatasan di selatan Venezuela.

Kiriman pangan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan dari AS kini masih berada di sisi Kolombia, menunggu dua boks kontainer dan satu tanker dipindahkan dari tengah jalan.

Di saat bersamaan, Maduro telah memerintahkan para tentara untuk tetap mencegah bantuan terkait menyeberangi perbatasan.

Maduro telah mengatakan bantuan AS itu adalah bagian dari plot untuk menggulingkan pemerintahannya, dan Venezuela tidak memerlukannya.

Simak video pilihan berikut:

Presiden AS Donald Trump secara tegas mendukung Juan Guaido, Presiden sementara Venezuela. Hal ini disampaikan Trump lewat telepon kepada Guaido.

2 dari 2 halaman

AS dan Sekutu Siapkan Resolusi PBB untuk Venezuela

Puluhan Ribu Demonstran Tuntut Presiden Venezuela Mundur — Puluhan ribu demonstran antipemerintah menuntut pengunduran diri Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Sabtu (2/2). Tokoh oposisi Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai 'presiden interim'. (AP Photo/Juan Carlos Hernandez)

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat (AS) telah berkoordinasi dengan para sekutunya di Dewan Keamanan PBB untuk membuat sebuah rancangan resolusli, yang menyerukan distribusi bantuan internasional ke Venezuela.

Selain itu, rancangan resolusi tersebut juga mendesak dilakukannya pemungutan ulang suara untuk memilih presiden Venezuela sesuai asas demokrasi.

Teks, salinan yang diperoleh kantor berita AFP pada Sabtu 9 Januari, menyatakan "dukungan penuh untuk Majelis Nasional sebagai satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis di Venezuela."

Rancangan resolusi tersebut menekankan "keprihatinan mendalam pada kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan keamanan Venezuela terhadap demonstran yang tidak bersenjata dan damai."

Di lain pihak, Rusia kemungkinan akan menggunakan kekuatan veto untuk memblokirnya, sebagai bagian dari dukungannya terhadap rezim Nicolas Maduro, kata para diplomat.