Sempat Ditahan, Jurnalis Pengkritik Pemerintahan Duterte Dibebaskan

Liputan6.com, Manila - Maria Ressa, pemimpin redaksi Rappler dan pengkritik vokal pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, telah dibebaskan dari tahanan dengan membayar jaminan pada Kamis, 14 Februari 2019 siang waktu lokal.

Seperti dikutip dari The Guardian (14/2/2019), Ressa membayar uang jaminan senilai 100.000 peso (berkisar Rp 72 juta) kepada pihak berwenang.

Sehari sebelumnya, Ressa ditahan oleh badan investigasi nasional Filipina dengan tuduhan "pencemaran nama baik via dunia maya", yang dilakukan oleh situs berita yang dia kelola. Ia digelandang aparat dari kantornya, Rappler.

Ressa ditahan setelah mendapat surat perintah penangkapan oleh petugas Biro Investigasi Nasional (NBI) Filipina.

Tuduhan terhadap Ressa, yang menurutnya "bermotivasi politik", berkaitan dengan sebuah berita yang diterbitkan pada 2012 tentang seorang pengusaha Filipina dan koneksinya yang korup dengan seorang hakim pengadilan tingkat tinggi.

Namun, Ressa mengatakan bahwa kasus itu adalah bagian dari kampanye pemerintah yang lebih luas untuk mengintimidasi dan melecehkan media yang ia kelola.

Berbicara kepada wartawan selepas dia membayar uang jaminan bebas di pengadilan, Ressa mengatakan, "Ini adalah keenam kalinya saya mengirim jaminan dan saya akan membayar lebih banyak jaminan daripada penjahat yang dihukum. Saya akan membayar lebih banyak jaminan daripada Imelda Marcos."

Dia menambahkan: "Saya kaget, sulit dipercaya bahwa ini bisa terjadi dalam demokrasi. Tetapi saya sedang memprosesnya dan mencoba mencari tahu apakah mereka mencoba mengirim saya pesan. Pesannya jelas: ini adalah penyalahgunaan kekuasaan dan itu adalah menggunakan hukum sebagai senjata. Tetapi jika mereka ingin menakuti saya, ini bukan cara untuk menakuti saya."

Ressa menekankan bahwa kasus "pencemaran nama baik via dunia maya" didasarkan pada cerita yang diterbitkan tujuh tahun lalu, dan bahwa NBI pada awalnya membatalkan kasus itu. "Lalu seminggu kemudian itu secara ajaib muncul kembali," kata Ressa.

"Jelas ini bermotivasi politik, saya tidak tahu mengapa pemerintah takut akan kebenaran," lanjut jurnalis senior Filipina itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rappler diketahui tidak gentar dalam mendokumentasikan sekaligus mengkritik kebijakan "perang melawan narkoba" oleh pemerintah Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte, yang dinilai menindas secara luas karena mendorong ribuan pembunuhan di luar hukum.

Pada bulan Januari, Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC) secara sementara mencabut pendaftaran hak operasional Rappler, atas dasar bahwa lembaga pers itu telah melanggar konstitusi negara dalam peraturan kepemilikan asing.

Pada saat itu, Ressa berkata: "Kami harus melanjutkan. Apa yang kami katakan di Rappler adalah, 'kami akan memegang garis'. Kami tidak melakukan apa pun kecuali jurnalisme. Kami berbicara tentang kebenaran kepada penguasa. Itulah yang kami lakukan."

Simak video pilihan berikut: