Abaikan Trump Soal Perang Yaman, DPR AS Setop Bantuan untuk Saudi

Pemerintah Arab Saudi pernah menolak "campur tangan" resolusi Senat Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri dukungan militer terhadap perang yang dipimpin Negeri Petrodolar itu di Yaman, pada 16 Desember 2018 lalu.

Riyadh juga menolak desakan Washington untuk menahan Putra Mahkota Mohamed bin Salman, yang dituding bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

"Kerajaan mengutuk keputusan Senat AS yang didasarkan pada tuduhan tanpa bukti, kami menolak campur tangan terang-terangan dalam urusan internal," kata kementerian luar negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan resmi.

Meskipun sebagian besar berbentuk simbolis, suara Senat AS pada Desember lalu, menyampaikan peringatan baru kepada Donald Trump untuk meninjau ulang dukungannya terhadap Arab Saudi, terkait dengan keterlibatan negara Teluk itu pada konflik Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.

Khusus untuk konflik di Yaman, Senat AS menyerang hak prerogatif presiden untuk meluncurkan aksi militer. Sebanyak 49 anggota berhaluan Demokrat dan sekutunya memilih mendukung kritik terkait, bersama dengan tujuh anggota Republik, sementara tiga Republik lainnya dikabarkan abstain.

Senat juga menyetujui resolusi mengutuk pembunuhan Khashoggi dan menyebut Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, "bertanggung jawab" untuk itu.

Kementerian Arab Saudi memperingatkan bahwa pihak kerajaan tidak akan menoleransi "ketidakhormatan" kepada para penguasanya.

"Senat AS mengirim pesan yang salah kepada semua orang, bahwa rekomendasi tersebut bisa menimbulkan keretakan dalam hubungan kedua negara," kata kementerian itu.

Arab Saudi berharap bahwa keputusan Senat AS tidak memicu perdebatan politik domestik Negeri Paman Sam, sekaligus menghindari dampak negatif terkait hubungan strategis kedua negara.

Resolusi Senat AS mengakui hubungan dengan Arab Saudi "penting", tetapi meminta Riyadh untuk "memoderasi kebijakan luar negerinya yang semakin tidak menentu".

Resolusi tersebut tidak dapat diperdebatkan lebih jauh sebelum sidang pascalibur Natal pada Januari mendatang, dan menurut para pengamat, kemungkinan besar akan diveto oleh Donald Trump.