Gara-Gara Kampanye di Sekolah, Menteri Pendidikan Brasil Dikecam

Liputan6.com, Rio de Janeiro - Menteri Pendidikan baru Brasil, Ricardo Velez Rodriguez, dipaksa mundur secara tak terhormat setelah ia meminta semua sekolah di negara itu untuk memfilmkan para siswanya menyanyikan lagu kebangsaan di depan bendera nasional dan membaca slogan kampanye presiden terpilih, Jair Bolsonaro.

"Namun saya memahami kealpaan itu," kata Rodriguez pada hari Selasa, sehari setelah kementerian pendidikan mengirimkan email instruksi, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (27/2/2019).

"Warga Brasil! Mari kita sambut wajah baru dan menerapkan pendidikan berkualitas untuk dikembangkan di sekolah kita," tulis surat elektronik tersebut, yang berakhir dengan slogan kampanye Bolsonaro: "Brasil di atas segalanya, Tuhan di atas semua orang."

Surel tersebut meminta seluruh siswa sekolah untuk membaca surat tersebut dan menyanyikan lagu kebangsaan pada hari pertama masuk sekolah, setelah liburan musim panas usai pada akhir Januari. Hasil rekaman pun kemudian dikirimkan ke pihak kementerian.

Kepala sekolah dan pakar pendidikan mempertanyakan logika dan legalitas mandat tersebut, mengingat sistem pendidikan Brasil sedang menghadapi masalah besar, termasuk infrastruktur yang hancur, kekurangan guru, dan tingkat buta huruf yang tinggi.

"Ini tidak benar. Sekolah-sekolah dibebani dengan banyak pekerjaan, ribuan masalah, lalu kita diminta setopa dan melakukan ini?" kata Rosana Lima, seorang asisten kepala sekolah di sekolah menengah Amaro Cavalcanti di Rio de Janeiro. "Kamu (menteri pendidikan) melakukan propaganda pemerintah."

Namun, departemen pendidikan negara bagian Pernambuco menolak untuk mematuhi permintaan Rodriguez. "Apa yang dibutuhkan Brasil ... adalah pakta sejati dalam mencari pembelajaran untuk anak-anak dan remaja."

"Banyak sekolah yang bangunannya tak layak dan hancur berkeping-keping," seru Pedro Mara, seorang kepala sekolah menengah di kota Belford Roxo di negara bagian Rio de Janeiro. "Kami tidak punya banyak guru."

Namun menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Hak Asasi Manusia Brasil, Damares Alves, menyebut bahwa langkah Rodriguez adalah bagian dari gerakan untuk memulihkan patriotisme, cinta lagu kebangsaan dan bendera negara.

Olavo Nogueira Filho, direktur kebijakan pendidikan untuk organisasi nirlaba Everyone For Education (Todos Pela Educação) mengatakan, adalah sebuah tindakan ilegal untuk memfilmkan anak-anak tanpa izin dari orangtua atau wali mereka.

"Fokus menteri pendidikan harus pada masalah pendidikan Brasil yang perlu ditangani segera. Kami tidak bisa membuang energi untuk masalah sepele seperti ini," pungkas Filho.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Brasil membuka tahun 2019 dengan melantik Presiden baru. Jair Bolsonaro dilantik menjadi Presiden setelah melakukan kampanye dengan berbagai pernyataan kontroversi.

2 dari 2 halaman

Bikin Kebijakan Pertama, Presiden Baru Brasil Menekan Kelompok Minoritas

Kandidat sayap kanan Jair Bolsonaro memenangkan pemilihan presiden Brasil 2018 (AP/Silvia Izquierdo)

Di hari pertama memerintah, presiden baru Brasil yang berasal dari sayap kanan, Jair Bolsonaro, mengeluarkan perintah eksekutif untuk menargetkan kelompok-kelompok minoritas negara itu, termasuk di dalamnya pribumi yang merupakan keturunan budak.

Bolsonaro bertindak cepat mewujudkan janji kampanyenya yang akan merombak banyak aspek kehidupan di negara demokrasi terbesar di Amerika Latin itu. demikian sebagaimana dikutip dari Al Jazeera pada Kamis, 3 Januari 2019.

Salah satu kebijakan yang dirilis pada Selasa malam itu disebut akan menguntungkan para sekutunya di sektor agribisnis, yang telah lebih dulu mengkritik pemberian petak besar tanah kepada kelompok-kelompok masyarakat adat setempat.

Bolsonaro diketahui telah mengalihkan tanggung jawab untuk mengurus wilayah adat dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian yang baru, Tereza Cristina, adalah bagian dari kaukus agribisnis di majelis rendah Brasil, yang telah menentang tuntutan hak tanah dari masyarakat pribumi.

Keputusan sementara, yang akan berakhir kecuali diratifikasi dalam waktu 120 hari oleh Kongres Brasil, menanggalkan kekuasaan atas keputusan klaim tanah dari badan urusan adat FUNAI, sebelumnya di bawah Kementerian Kehakiman.

FUNAI, yang juga mengawasi inisiatif lain untuk masyarakat adat, seperti perawatan kesehatan, perumahan dan pelestarian bahasa, akan dipindahkan ke kementerian baru untuk keluarga, wanita dan hak asasi manusia.

Rencana tersebut juga menggerakkan Dinas Kehutanan Brasil, yang mempromosikan pemanfaatan hutan lestari yang saat ini terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk kemudian berada di bawah kendali Kementerian Pertanian.

Selain itu, keputusan tersebut menyatakan bahwa Kementerian Pertanian akan bertanggung jawab atas pengelolaan hutan publik.