Pusat Pelatihan Vokasional Xinjiang, Cara China Atasi Radikalisme yang Dikritik Barat

Nuramina Tursan, seorang perempuan berusia 24 tahun dari Kashgar, mengaku bahwa ia masuk ke dalam fasilitas tersebut karena "terinfeksi ekstremisme dan radikalisme setelah menonton video yang ia dapat dari internet."

"Mulanya saya membantu adik saya untuk mencari materi pelajaran di internet, namun kemudian tak sengaja menemukan konten-konten seperti itu," kata Tursan kepada Liputan6.com di lokasi.

Tursan mengatakan, ia menggunakan protokol internet khusus untuk melangkahi ketatnya blokade dan sensor terhadap internet yang diterapkan pemerintah China. Hingga pada akhirnya ia tak menemukan "beragam konten-konten video ekstremisme yang menganjurkan untuk 'membunuh mereka yang tidak seiman atau beriman'."

Awalnya, Tursan hanya menonton satu video. Terpincut rasa penasaran, ia pun mencari lagi video dengan konten serupa.

"Saya pertama kali menonton video berkonten ekstremisme pada 2016 dan setelah berulangkali, saya jadi terinfeksi," kata Tursan menggunakan bahasa Mandarin yang diterjemahkan kepada Liputan6.com.

Tursan mengatakan, setelah menonton banyak video tersebut, ia merasa "punya dorongan untuk membunuh".

"Di dalam hati, saya merasa telah berulang kali ingin membunuh orang," akunya.

Meski pada akhirnya ia tak merenggut nyawa siapa pun, Tursan mengaku bahwa pada suatu waktu di tahun 2018, ia memukuli teman saudara kandungnya karena ia anggap kafir. Kejadian itu, kata Tursan, membuat dirinya masuk ke dalam pusat pelatihan vokasional Kashgar.

"Setelah masuk ke sini, sekarang saya sadar bahwa perbuatan saya salah," jelas Tursan yang mengatakan telah menjalani program vokasional sejak Maret 2018.

Polisi tidak menetapkannya sebagai kriminal atau teroris atas perbuatan itu, melainkan sebagai seorang pelanggar hukum ringan. Akan tetapi, tidak ada proses persidangan yang dijalani oleh Tursan.

"Mereka (polisi) mengatakan kalau saya telah mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum. Mereka menyarankan saya untuk masuk ke dalam sini dan saya pun setuju," kata Tursan.

"Kalau saya tidak masuk ke sini (pelatihan vokasional), mungkin saya akan menjadi teroris. Dan saya mungkin akan benar-benar melakukan pembunuhan dan menghancurkan banyak keluarga serta akhirnya masuk ke penjara," jelasnya.

Sulung dari tiga bersaudara itu kini mengatakan telah mampu berbahasa nasional China, memahami hukum serta membedakan mana yang benar dan salah, juga keterampilan desain pakaian. Ia pun menunjukkan buku yang berisi hasil kelihaian tangannya membuat berbagai rancangan busana di kertas kepada saya.

"Setiap di sini kangen keluarga. Kangen Baba (Ayah), Mama (Ibu), dan saudara," jelasnya, "Tapi sehari dalam sepekan saya bisa pulang ke rumah, jadi kangennya hilang."

Direktur Majid Mahmud mengklaim bahwa sehari dalam sepekan, para siswa berhak untuk pulang menjenguk keluarga untuk kemudian kembali ke fasilitas pada keesokan harinya. Tursan dan beberapa siswa yang penulis temui mengonfirmasi hal tersebut.

Ketika ditanya kapan ia akan menamatkan pelatihan vokasional di fasilitas Kashgar, Tursan mengatakan, "belum tahu kapan. Saya harus menunggu evaluasi petugas," jelasnya.

"Kalau saya sudah memenuhi target pada tiga kurikulum (bahasa, hukum, dan keterampilan) dan lulus evaluasi, baru bisa keluar."

Panel Dewan HAM PBB di Jenewa pada Agustus 2018 mendefinisikan fasilitas seperti di Kashgar dan beberapa lokasi lain di Xinjiang sebagai "kamp internir" yang mengarah pada dugaan bahwa China melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tindak kekerasan dan koersif, serta diskriminatif terhadap etnis minoritas. Bahkan sejumlah pihak mendefinisikannya sebagai Laojiao (Laodong jiaoyang) yang berarti "kamp re-edukasi".

Tiongkok dengan tegas menolak tuduhan PBB serta Barat, dan membantah pengunaan definisi "kamp" atau "pusat detensi". Pejabat China di tingkat pusat hingga lokal mendefinisikan fasilitas sebagai "pusat pelatihan" untuk menanggulangi "radikalisme dan ekstremisme" yang dioperasikan sesuai hukum dan dengan menjamin 'hak' dan 'kemerdekaan' para "siswa".

Xinjiang dan beberapa wilayah di China telah dilanda belasan "serangan terorisme berbasis radikalisme-ekstremisme" sejak 1990-an hingga beberapa tahun lalu. Beijing menuduh 'kelompok separatis-teroris Turkestan Timur di Xinjiang' yang terafiliasi kelompok teroris di Asia Tengah sebagai dalang peristiwa yang menelan korban jiwa di Tiongkok.

Merespons, China membentuk UU Anti-Terorisme pada 2015 untuk meredam berbagai peristiwa teror tersebut. Dan pada 2016, China dilaporkan telah mulai mendirikan fasilitas 'pelatihan dan re-edukasi' di Xinjiang.

Pemerintah lokal juga menyebut fasilitas itu sebagai salah satu cara bagi pemerintah untuk mengangkat para siswa dari kemiskinan dengan memberikan mereka keterampilan vokasional.

Seorang pejabat Partai Komunis China mengatakan, bahwa kemiskinan berkorelasi dengan ekstremisme dan radikalisme, sehingga, dengan adanya fasilitas semacam itu dapat menjadi jawaban atas ketiga masalah tersebut.