Beli Buku Terlarang, Masuk ke Pusat Pelatihan Vokasional di Shule Xinjiang

Direktur pusat pelatihan vokasional Shule, Memeti Ali Tursun mengatakan, para siswa merupakan orang yang "terbukti terinfeksi ekstremisme dan radikalisme, telah menjadi pelanggar hukum ringan namun belum menjadi seorang kriminal (teroris)".

Seorang siswa menceritakan bahwa ia masuk ke dalam pusat pelatihan vokasional Shule hanya karena "membeli buku berisi ajaran ekstremisme dan radikalisme" tanpa merinci lebih lanjut.

Ia mengatakan, "petugas (polisi) menjemputnya setelah warga melaporkan" dan kemudian "polisi menyarankan agar saya pergi ke dalam pusat pelatihan."

Tidak ada proses peradilan ketika dirinya masuk ke dalam pusat pelatihhan vokasional di Shule.

Seorang siswa lain mengaku bahwa ia masuk ke dalam fasilitas di Shule karena "diajak oleh seorang ekstremis lainnya untuk membakar sebuah gedung lokal yang berciri kafir."

Sebelum melakukan tindakannya, "petugas yang memantau pembicaraan saya di sosial media berhasil mengetahui terlebih dahulu rencana tersebut. Saya kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam pusat pelatihan vokasional.

Tentang berapa lama para siswa harus berada di dalam pusat pelatihan vokasional, Direktur Memeti Ali Tursun mengatakan, "masing-masing punya durasi yang berbeda-beda."

"Ada yang lulus dalam delapan bulan, sepuluh bulan, atau beberapa tahun. Semua tergantung pada evaluasi," ujarnya.

Sejumlah media Barat melaporkan bahwa fasilitas tersebut bertujuan untuk 'mendoktrinasi' para penghuninya agar 'sesuai dengan cara hidup bangsa China' dan memaksa mereka 'menanggalkan identitas kultural mereka'.

Namun, Direktur pusat pelatihan vokasional Shule, Memeti Ali Tursun mengatakan bahwa laporan itu tidak benar.

"Justru, ketika mereka datang ke sini, mereka tidak bisa menari tarian khas tradisional khas Uighur dan lainnya. Namun sekarang mereka bisa," bantah Tursun yang mengatakan bahwa kesenian etnik juga menjadi salah satu kurikulumm yang diajarkan di dalam fasilitasnya.

Panel HAM PBB dan sejumlah negara Barat telah mengkritisi eksistensi fasilitas tersebut atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, tindak kekerasan dan koersif, serta diskriminatif terhadap etnis minoritas. Beberapa pihak lain mendefinisikannya sebagai "kamp indoktrinasi" atau serupa seperti Laojiao (Laodong jiaoyang) yang berarti "kamp re-edukasi" yang diduga bertujuan sebagai 'fasilitas genosida kultural' bagi kelompok etnis minoritas.

Tiongkok dengan tegas menolak tuduhan PBB serta Barat, dan membantah pengunaan definisi "kamp" atau "pusat detensi". Pejabat China di tingkat pusat hingga lokal (termasuk di Xinjiang) mendefinisikan fasilitas sebagai "pusat pelatihan" untuk menanggulangi "radikalisme dan ekstremisme" yang dioperasikan sesuai hukum dan dengan menjamin hak para "siswa".

China telah dilanda "serangan terorisme berbasis radikalisme-ekstremisme" sejak 1990-an hingga beberapa tahun lalu. Beijing menuduh 'kelompok separatis-teroris Turkestan Timur di Xinjiang' yang terafiliasi kelompok teroris di Asia Tengah sebagai dalang aksi teror yang menelan korban jiwa di Tiongkok.

Merespons, China membentuk UU Anti-Terorisme pada 2015 untuk meredam berbagai peristiwa teror tersebut. Dan pada 2016, China dilaporkan telah mulai mendirikan fasilitas 'pelatihan dan re-edukasi' di Xinjiang.

Di sisi lain, Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet mengatakan dia mencari akses ke China untuk memeriksa laporan dugaan "penghilangan dan penahanan sewenang-wenang," terhadap kelompok minoritas di Wilayah Otonomi Xinjiang-Uighur.

Komisioner Bachelet, yang mempresentasikan laporan tahunannya kepada Dewan HAM PBB di Jenewa pada 6 Maret 2019, mengatakan stabilitas dan pembangunan di Xinjiang dapat dibantu oleh kebijakan yang menunjukkan penghormatan pihak berwenang terhadap hak-hak minoritas.

"Area ini berada di pusat Inisiatif Belt and Road (Jalur Sutera Baru), memungkinkan koridor tanah ke Asia Tengah, Asia Selatan dan Eropa, dan saya yakin bahwa stabilitas dan keamanan di kawasan ini dapat difasilitasi oleh kebijakan yang menunjukkan penghormatan pihak berwenang terhadap hak-hak semua orang," kata Bachelet seperti dikutip dari Radio Free Europe (terafiliasi Voice of America).

Xie Zhangwei, seorang sekretaris pertama untuk misi diplomatik China di Markas PBB di Jenewa, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa China menentang "ekstremisme", diskriminasi, kekerasan atau intoleransi.

"Berbagai kelompok agama, beriman dan tidak beragama, saling menghormati satu sama lain dan hidup dalam harmoni," tambahnya seperti dikutip dari Al Jazeera.

Sementara itu, Wakil Presiden Asosiasi Islam China (organisasi Islam yang disponsori pemerintah) Abdul Amin Jin Rubin, apa yang diberitakan dan dilaporkan oleh Barat tentang Uighur adalah sesuatu yang tidak sesuai kenyataan dan cenderung berlebihan.

"Saya pikir tidak ada pelanggaran hak asasi manusia ataupun diskriminasi terhadap Uighur di Xinjiang," kata Jin Rubin melalui penerjemah kepada beberapa media Indonesia di Beijing, 18 Februari 2019.

"Di Xinjiang ada aktivitas pemberantasan terorisme dan aktivitas kekerasan lainnya, tapi hal itu tidak khusus menargetkan kelompok etnis atau agama tertentu," tandas pria yang juga berprofesi sebagai dosen Sastra Arab di Institut Islam China.

"Fasilitas edukasi dan pelatihan murni bersifat vokasional dan tidak secara langsung menargetkan kelompok partikular ... dan sejauh ini, program itu telah efektif menstabilkan kondisi (di Xinjiang)," tambah Abdul Amin Jin Rubin.