Jamu Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Menlu RI Bahas Krisis Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menerima kunjungan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Duta Besar Christine Burgener di Kemlu RI, Jakarta pada Kamis 28 Maret 2019 pagi.

"Kami mendiskusikan perkembangan dan upaya serta kemungkinan kolaborasi yang mampu berkontribusi dalam membahas isu di Negara Bagian Rakhine (Myanmar)," kata Menlu Retno via Twitter (28/3/2019).

Mengelaborasi lebih lanjut, Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir menjelaskan bahwa pertemuan itu turut membahas upaya repatriasi pengungsi Rohingya di Bangladesh agar dapat kembali pulang ke Rakhine, Myanmar.

"Ibu Menlu dan Ibu Burgener membahas perkembangan yang telah tercapai di Rakhine, khususnya terkait repatriasi pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh ke Rakhine, Myanmar secara sukarela, aman dan bermartabat," kata Arrmanatha di Jakarta.

"Keduanya juga membahas mengenai upaya pemulihan situasi di Rakhine," kata sang jubir, merujuk kondisi di negara bagian terutara Myanmar itu pasca-pecahnya konflik antara pasukan keamanan dengan kelompok bersenjata.

Arrmanatha juga mengatakan bahwa beberapa isu yang menjadi perhatian dan pembahasan termasuk kunjungan tim AHA Centre ASEAN ke Rakhine yang telah dilakukan beberapa pekan lalu untuk melaksanakan preliminary assessment.

Upaya Relokasi Pengungsi Rohingya di Bangladesh ke Pulau Terpencil

Pertemuan antara Menlu Retno dan Dubes Burgener dilaksanakan ketika pemerintah Bangladesh berencana merelokasi setidaknya 100.000 orang pengungsi Rohingya yang saat ini berada di kamp pengungsian Cox's Bazaar dekat perbatasan Myanmar, ke Bhasan Char, sebuah pulau di selatan Bangladesh.

Saat ini sekitar 730.000 warga Rohingya ditampung di Cox's Bazar, sekaligus menjadikannya kamp pengungsi terbesar di dunia.

Relokasi yang diimplementasi oleh Angkatan Laut Bangladesh tengah berjalan dan diperkirakan komplit tahun ini.

Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menginstruksikan pekan lalu untuk menyelesaikan relokasi gelombang pertama, berjumlah 23.000 keluarga Rohingya, dari Cox's Bazaar ke Bhashan Char pada 15 April, kata Menteri Negara Penanggulangan Bencana dan Manajemen Bantuan Md Enamur Rahman mengatakan pada 4 Maret 2019.

Mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyelesaikan semua persiapan dalam hal itu, menteri lebih lanjut mengatakan: "Perumahan, listrik, komunikasi, perawatan kesehatan, perlindungan badai, pusat-pusat perlindungan topan dan setiap fasilitas lainnya ada di sana."

Ditanya apakah komunitas internasional --semisal Badan PBB untuk urusan pengungsi-- dinotifikasi terkait rencana itu, Enamur Rahman mengatakan: "Kami melakukan pertemuan dalam hal ini di kantor perdana menteri dan yang lain dijadwalkan pada 6 Maret."

Berdasarkan rencana pemerintah, 103.200 Rohingya dari lebih dari satu juta yang saat ini terlindung di kamp-kamp sempit Cox's Bazar akan dipindahkan ke Bhashan Char di bawah sebuah proyek dengan perkiraan biaya lebih dari 2.312 crore taka (sekira Rp 3,8 triliun).

Mengomentari soal rencana itu, Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir menjelaskan bahwa Menlu RI dan Dubes Burgener "menginginkan langkah-langkah bersama agar para pengungsi kembali ke Negara Bagian Rakhine sesuai kesepakatan antara Myanmar dan Bangladesh."

Sementara itu sebelumnya, penyidik khusus Komisi HAM PBB untuk Myanmar Yanghee Lee menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana Bangladesh memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya ke sebuah pulau terpencil. Dia memperingatkan pulau tersebut kemungkinan tidak layak huni dan bisa memicu krisis baru.

"Ada sejumlah hal yang belum jelas bagi saya bahkan setelah mengujungi pulau itu," ujar Yanghee Lee, seperti dikutip dari ABC Indonesia, Selasa (12/3/2019).

Termasuk, katanya, apakah pulau itu benar-benar bisa dihuni manusia.

"Relokasi yang tak terencana dengan baik serta tanpa persetujuan para pengungsi yang bersangkutan, berpotensi menciptakan krisis baru," kata Lee yang berkunjung ke pulau itu pada Januari lalu.

Pemerintah Bangladesh, katanya, berkewajiban memastikan bahwa pemindahan ini tidak menimbulkan krisis baru.

Simak video pilihan berikut: