Wawancara Khusus Dino Patti Djalal: Suara Diaspora Bukan Bonus Semata

Liputan6.com, Jakarta - Pada 17 April mendatang, Pemilu Serentak 2019 digelar. Ini adalah kali pertamanya sepanjang sejarah Indonesia. Para pemilih akan memberikan suara untuk pasangan capres dan cawapres, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juga DPD. 

Tak hanya di Indonesia, pemilu juga akan digelar di luar negeri, untuk para diaspora WNI yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kebanyakan dari mereka sudah mengenal siapa capres dan cawapres yang akan berlaga: Jokowi-Ma'ruf versus Prabowo-Sandiaga.

Namun, soal siapa yang bakal mewakili kepentingan mereka di DPR, nyaris tak ada yang tahu. Penggagas Foreign Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal menyebut, itulah yang terjadi setiap penyelenggaraan pemilu pada masa lalu. 

Itu mengapa angka golput atau golongan putih di kalangan diaspora relatif tinggi. Pada 2014 lalu hanya 34 persen, dari total DPT sebanyak 2.038.711, yang menggunakan hak pilihnya. Kalaupun ada yang masuk TPS, tak sedikit yang memilih nama-nama yang mereka kenal atau bahkan asal coblos. 

Untuk itulah, mantan Dubes RI untuk AS itu menggagas program 'Know Your Caleg', khususnya para caleg yang berlaga di Dapil DKI Jakarta II. 

"Dari semua dapil di Pemilu 2019, menurut saya yang paling menarik adalah Dapil DKI II. Mengapa? Karena di sanalah sedang terjadi pertarungan sengit yang melibatkan konstituen yang sangat unik: pemilih diaspora," ujar Dino ketika dijumpai Liputan6.com di Bengkel FPCI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

Diaspora adalah semua WNI yang belajar, bekerja dan menetap di luar Indonesia. Mereka mencakup pengusaha, profesional, TKI, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data KPU, jumlah suara pemilih diaspora dalam pemilu 2019 adalah 2 juta lebih. Angka ini disebut lebih besar dari pemilih yang ada di propinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Namun menurut mantan wakil menteri luar negeri Indonesia itu, walaupun sebagian besar, diaspora Indonesia sudah kuat secara ekonomi, namun mereka cenderung menemui kendala secara politis -- terkait penyelenggaraan pemilu. 

"Mereka masih merasa asing dengan DPR. Silahkan tanya diaspora: 'Siapa caleg DPR pilihan Anda, jarang sekali ada yang bisa menjawab. Sewaktu mencoblos di bilik suara, mereka umumnya tahu siapa calon presiden pilihannya, tetapi akan kebingungan ketika melihat lembar suara caleg, yang begitu banyak, seratus lebih, yang tidak diketahui siapa mereka dan apa janjinya," tutur bapak tiga anak ini.

Bagi Dino, kondisi seperti itu bisa berakibat negatif, menimbulkan demokrasi semu, pemilu yang kurang representatif. Koneksitas antara pemilih dan yang dipilih juga sangat lemah.

Banyak diaspora Indonesia yang merasa suara mereka hanya formalitas atau pelengkap saja, bahkan tidak dianggap.

Kelompok diaspora pernah menempuh upaya hukum agar mereka bisa mempunyai daerah pemilihan (dapil) sendiri, terlepas dari Dapil DKI. Namun usulan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013.

"Kekecewaan mereka semakin bertambah karena banyak isu diaspora yang terbengkalai. Sebagai contoh, walaupun dwi-kewarganegaraan menjadi sorotan utama di komunitas diaspora, hampir tidak ada satupun anggota DPR yang mengusung isu ini," tegas Dino.

Sementara itu, sampai sekarang belum ada lembaga atau badan di pemerintah yang secara khusus menangani diaspora Indonesia, sedangkan BNP2TKI hanya menangani TKI." 

Saksikan wawancara lengkapnya berikut ini: