Berusaha Lengserkan Presiden, Pemimpin Oposisi Venezuela Terancam Dibui?

Juan Guaido, pemimpin oposisi yang mengklaim sebagai presiden sementara Venezuela (AP/Fernando Llano)

Liputan6.com, Caracas - Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido mendapatkan tekanan dari pihak pemerintah atas tindakannya yang berusaha menggulingkan Presiden Maduro.

Ketua pengadilan Venezuela pada Senin, 1 April 2019 meminta para politisi di negaranya untuk melucuti hak imunitas yang dimiliki oleh Guaido, mengingat saat ini pimpinan oposisi itu tengah memegang jabatan sebagai ketua Majelis Nasional.

Hakim Agung Maikel Moreno mengatakan bahwa Guaido harus dituntut atas beberapa tindakannya, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera pada Selasa (2/4/2019). Salah satu hal yang mencolok adalah menyebabkan protes jalanan yang mengakibatkan kekerasan. Ia juga disebut telah mengadakan tur ke negara-negara lain yang pada akhirnya mendukung adanya perubahan dalam negeri Venezuela, serta menerima aliran dana gelap dari asing.

Saat ini, kantor kepala kejaksaan Venezuela telah membuka penyelidikan atas kasus Guaido. Meski demikian, surat perintah penangkapan belum diterbitkan.

Pada hari yang sama dengan munculnya perintah pencopotan hak imunitas tersebut, Guaido menyatakan bahwa tindakan pengadilan tinggi tersebut tidak sah.

Sang ketua Majelis Nasional tetap menyerukan rakyat Venezuela untuk turun ke jalan. Ia tetap menuduh bahwa Maduro telah menggunakan pemadaman listrik terus menerus sebagai strategi politik.

Dalam sebuah kesempatan, Guaido kembali mengajak mahasiswa untuk berani beraksi di jalanan.

"Kita harus bersatu sekarang, lebih dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya," kata Guaido di universitas Caracas.

"Kita harus melakukan demonstrasi terbesar yang pernah ada untuk menolak apa yang telah terjadi." pungkasnya.

Demonstrasi tersebut disebut-sebut akan terus dilakukan hingga Maduro meninggalkan kursi kepresidenannya.

Simak pula video pilihan berikut:

Presiden AS Donald Trump secara tegas mendukung Juan Guaido, Presiden sementara Venezuela. Hal ini disampaikan Trump lewat telepon kepada Guaido.

2 dari 2 halaman

Juga Dilarang Berpolitik 15 Tahun

Puluhan Ribu Demonstran Tuntut Presiden Venezuela Mundur — Puluhan ribu demonstran antipemerintah menuntut pengunduran diri Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Sabtu (2/2). Krisis kekuasaan internal di Venezuela tengah mencapai titik terpanasnya. (AP Photo/Juan Carlos Hernandez)

Sikap Juan Guaido, pemimpin oposisi Venezuela yang mengatakan bahwa penuntutan pengadilan tidak sah, sama dengan apa yang dilakukannya pada pekan lalu. Saat itu pemerintah Venezuela yang berada di pihak Maduro, melarang Guaido dari jabatan politik selama 15 tahun.

Pernyataan diberikan oleh Elvis Amoroso, sekutu dekat Maduro yang menjabat sebagai pengawas keuangan negara. Dalam kesempatan itu ia menunjukkan tekanan besar pemerintah terhadap kubu oposisi, dengan turut menyebutkan adanya indikasi penyimpangan dalam catatan keuangan Guaido.

Amoroso mengatakan bahwa Guaido telah melakukan 90 perjalanan internasional senilai US$ 94.000 (sekira Rp 1,33 miliar) dengan sumber dana yang dipertanyakan. Ia menilai bahwa pemimpin oposisi telah berhubungan dengan pemerintah asing selama kunjungan tersebut yang membahayakan Venezuela.

Di antara negara yang dikunjungi --menurut Amoroso-- adalah mereka yang mendukung Guaido sebagai presiden interim.

Menanggapi hal itu, pemimpin oposisi menganggap pengumuman itu tidak relevan, karena dalam pandangannya, pemerintahan Maduro tidak sah. Ia menyatakan akan terus berupaya menumbangkan kekuasaan lawan politiknya tersebut.

"Kita akan melanjutkan (aksi perlawanan) di jalan-jalan," kata Guaido setelah mengetahui pernyataan Amoroso yang ditayangkan oleh televisi pemerintah.

Perlu diketahui bahwa Guaido merupakan pemimpin Majelis Nasional yang mendapatkan dukungan dari AS dan sekutu. Ia tengah berusaha menggulingkan Maduro dan partai sosialisnya dari tampuk kekuasaan. Pada Januari lalu, ia telah mendorong perubahan konstitusi Venezuelauntuk mendeklarasikan dirinya sebagai presiden interim, atas dasar tidak sahnya pemilihan ulang pada Mei 2018 yang memenangkan Maduro.