Negara Bukan Barak Tentara, Kala Banyak Rakyat Brasil Menyesal Memilih Bolsonaro

Jair Bolsonaro, politikus Brasil yang dinilai memiliki sikap rasis seperti Presiden Donald Trump (AFP)

Liputan6.com, Brasilia - Realitas perpolitikan dunia baru-baru ini diwarnai dengan terpilihnya sejumlah pemimpin sayap kanan yang populis. Salah satunya adalah Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang memerintah sejak 1 Januari 2019 lalu.

Saat kampanye, Bolsonaro lantang menjanjikan negara yang lebih baik dengan jargon perubahannya. Ia mengatakan hendak membangun perekonomian Brasil, memberantas korupsi, serta menciptakan negara yang lebih aman dari kekerasan.

Sontak, janji-janji itu menyihir jutaan warga Brasil yang merasa muak dengan status quo dan perilaku para elite yang korup.

Ia mendapatkan suara mayoritas, meskipun saat kampanye melontarkan kalimat yang rasis, diskriminatif, dan homofobik.

Mantan anggota pasukan parasut itu juga sempat bikin marah banyak orang dengan perkataannya yang kontroversial, memuji setinggi langit kediktatoran militer selama 1964-1985.

Sayangnya, Bolsonaro harus menghadapi kenyataan bahwa membangun negara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Realitas tak seindah mimpi atau janji-janji.

Warga Brasil baru-baru ini mengeluh. Mereka menyadari 100 hari kepemimpinan Bolsonaro tidak mendatangkan perubahan yang signifikan.

Bulan Madu Berakhir...

Meskipun baru 100 hari menjabat, sebagian pendukungnya telah pesimistis. Mereka ragu dengan kemampuan Bolsonaro memimpin negara demokrasi terbesar di Amerika Latin itu, sebagaimana dinyatakan oleh Katy Watson dalam artikelnya berjudul Is the honeymoon period over for Brazil's Bolsonaro? dalam BBC News, dikutip pada Senin (15/4/2019).

Berkali-kali presiden sayap kanan itu melakukan kesalahan. Akhir bulan lalu, Bolsonaro menyarankan angkatan bersenjata untuk memperingati dimulainya pemerintahan militer pada 55 tahun lalu. Langkah yang menyulut kemarahan sebagian warga Brasil.

Tak hanya itu, janji pemerintahan yang bersih dinodai dengan tuduhan bahwa putranya yang juga merupakan senator, Flavio Bolsonaro, terlibat dalam skandal keuangan.

Belum lagi, beberapa waktu lalu Bolsonaro juga sempat memosting video di Twitter tentang aksi seks dua pria dalam pesta jalanan. Ia menentang keras pesta tersebut, namun justru Bolsonaro yang kemudian mendapatkan kecaman publik.

Saat ini ia diklaim sebagai presiden dengan legitimasi terlemah dalam 100 hari pertama berkuasa, sejak negara itu kembali ke demokrasi pada 1980-an. Menurut sebuah jajak pendapat oleh Datafolha, tiga puluh persen dari mereka yang disurvei menyebut kepemimpinan Bolsonaro buruk.

Bahkan Kim Kataguiri, seorang anggota parlemen di kubu pendukung Bolsonaro, mengaku kecewa besar dengan pemerintahan sang presiden.

"Kita sudah dalam masa stagnasi," kata tokoh Free Brazil Movement itu. "Pasar memprediksi, Brasil tidak akan dapat memenuhi kewajibannya, mengendalikan utang, atau mengundang investasi."

Senada dengan Kataguiri, Marcelo Freixo, seorang anggota parlemen federal kiri turut prihatin dengan kondisi negara.

"Bukan oposisi yang menciptakan krisis bagi mereka (pemerintahan Bolsonaro). Mereka menciptakan krisis mereka sendiri," ungkap Freixo.

2 dari 3 halaman

Justru Lebih Buruk

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) disambut oleh Presiden Brasil Jair Bolsonaro (kanan) dalam kunjungannya ke Rio de Janeiro, 28 Desember 2018 (AP/Leo Correa)

Rafael Alcadipani, seorang dosen di Yayasan Getulio Vargas, Brasil mengatakan situasi di negaranya sekarang tidak kunjung berbeda dari pemerintahan yang lama.

"Perasaan, situasi saat ini lebih buruk daripada sebelum pemilihan," kata Alcadipani.

"Semua orang menginginkan perubahan dalam masyarakat, tetapi panglimanya (Bolsonaro) tidak menunjukkan dirinya mampu memberikan segala jenis perubahan itu," lanjutnya.

Jose Alvaro Moises, seorang dosen Ilmu Politik di Universitas Sao Paulo mengatakan, Bolsonaro hanya berfokus "mengadopsi kebijakan kontroversial yang ia gunakan demi memobilisasi pemilih" semata dalam masa kampanye.

"Namun ia tidak menawarkan perspektif tentang apa yang harus dilakukan pemerintah untuk keluar dari krisis. Memang ia mengkritik pemerintahan yang lama, namun tidak ada indikasi apa yang baru," kata Moises sebagaimana dimuat oleh media lokal The Brazilian Report.

Sementara itu Fernando Schuler, ilmuwan politik dan profesor di Insper mengatakan bahwa kegagalan Bolsonaro akan segera menurunkan popularitasnya yang didapat pada pemilu.

"Karena negara ini sedang mengalami krisis dengan pengangguran yang tinggi dan lambatnya pertumbuhan. (Bolsonaro) memiliki sedikit pengalaman politik dan beberapa kesalahan (dalam hal) negosiasi telah terjadi," katanya.

Menanggapi kebiasaan Bolsonaro mengkritik lembaga survei yang membahas kegagalannya, Schuler mengatakan, "Saya tidak berfikir bahwa kritiknya terhadap lembaga survei adalah masalah yang besar. Ini adalah bagian dari demokrasi untuk mengekspresikan kritik dan dikritik."

Hal senada terkait penurunan dukungan juga disampaikan oleh Roberta Braga, salah satu direktur di Atlantic Council's Adrienne Arsht Latin America Centre yang berbasis di Washington DC.

"Dia kehilangan banyak dukungan. Jelas butuh waktu untuk mengimplementasikan reformasi yang sangat kompleks ini," kata Braga.

Bidang Keamanan dan Ekonomi

Sebagaimana diketahui, salah satu janji kampanye Bolsonaro adalah menghentikan kekerasan dengan mempermudah kepemilikan senjata. Benar saja, dua minggu setelah dilantik ia melonggarkan peraturan untuk menyimpan senjata api di rumah warga.

Namun sayangnya, sebagian penduduk menganggap langkah itu sama sekali tidak berfokus pada keamanan.

Adapun angka kematian warga sipil justru melonjak tajam, khususnya pasca-terpilihnya gubernur Negara Bagian Rio, Wilson Witzel.

Mengutip Channel News Asia, dalam dua bulan pertama pemerintahan Witzel, 305 orang terbunuh oleh aparat. Adapun menurut statistik pemerintah, terdapat satu kematian seperti itu setiap empat setengah jam.

Tak elak, kasus pembunuhan di Brasil saat ini meningkat 17,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2018. Sebuah rekor tertinggi selama 16 tahun dalam konteks pembunuhan dengan keterlibatan aparat pemerintah.

Sementara itu, tingkat pengangguran tetap tinggi di bawah kepemimpinan Paulo Guedes, menteri ekonomi ramah pasar bebas. Begitu pula kebijakan pensiun yang justru semakin buruk.

"Kami memiliki keraguan serius tentang kapasitas pemerintah untuk terus melakukan reformasi ini," kata Andre Perfeito, kepala ekonom di pialang Necton di Sao Paulo.

"Janji utama Bolsonaro adalah reformasi kebijakan pensiun. Dan dia tidak melakukan usaha politik untuk mewujudkannya."

Tanggapan Bolsonaro

Seolah menanggapi berbagai krtitik yang dilayangkan kepadanya--termasuk anggapan bahwa dirinya tidak berpengalaman dalam politik, Jair Bolsonaro mengatakan satu kalimat menarik dalam sebuah pidato baru-baru ini.

"Saya tidak dilahirkan untuk menjadi seorang presiden," katanya, sebagaimana dimuat oleh laman New York Times. "Saya dilahirkan untuk menjadi seorang prajurit."

3 dari 3 halaman

Negara Bukan Barak Tentara

Kandidat sayap kanan Jair Bolsonaro memenangkan pemilihan presiden Brasil 2018 (AP/Silvia Izquierdo)

Gabriel Moraes, pegawai pemerintah yang memilih Jair Bolsonaro dalam pemilu menyatakan penyesalannya. Ia mengklaim, sejauh ini Bolsonaro gagal.

"Sebagai kepala negara, setiap pesan yang ia kirimkan adalah cerminan masyarakat saat ini," kata Moraes berpendapat.

Ia mengatakan perlunya kebebasan dan hak-hak sipil juga dihormati oleh pemerintah.

"Kehidupan dalam masyarakat sipil tidak seperti barak tentara. Tentu harus ada ketertiban dan disiplin tetapi harus ada prinsip, aturan, dan rasa hormat juga," lanjutnya.

Meski demikian, sejumlah orang mengaku tetap mengagumi Bolsonaro. Alessandra Guadelupe Regondi, sepupu Moraes mengatakan presiden sayap kanan itu mewakili sesuatu yang sangat berbeda, yang dibutuhkan Brasil.

"Pemimpin selama ini selalu dari partai yang sama," kata Regondi yang datang dari latar belakang militer.

"Dia harapan baru, seperti halnya Donald Trump. Dia menentang segalanya -- dan masih menang," lanjutnya.