Kisruh Pemilu Thailand, Klaim Kemenangan hingga Pencoblosan Ulang

Menurut hasil yang telah dimiliki oleh EC, Pheu Thai mendapatkan perolehan tertinggi untuk majelis tinggi atau perwakilan daerah. Partai yang pernah memerintah Negeri Gajah Putih itu sukses dengan 136 dari 350 kursi.

Namun, partai pendukung junta Palang Pracharath mengklaim memiliki "mandat rakyat" karena memenangkan lebih dari delapan juta suara.

Perselisihan kedua kubu sempat terhenti sebentar selama upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn yang berakhir pada Senin, 6 Mei 2019.

Komisi pemilihan sendiri meskipun telah mengumumkan 95 persen hasil pemilu, namun masih akan terus melakukan penyelidikan. Banyak pihak mempertanyakan netralitas badan itu.

Pemilihan ulang akan diadakan kembali untuk satu daerah pemilihan pada bulan ini. Dapil yang dimaksud berada di bagian utara Provinsi Chiang Mai.

Pemilu ulang dilaksanakan karena sempat diketahui adanya kecurangan di dapil yang dimaksud. Yakni, seorang kandidat memberikan uang kepada biksu.

Bersatunya partai-partai oposisi mengejutkan pemerintahan junta. Segera setelah pemilu 24 Maret, Pheu Thai mengadakan konferensi pers mengumumkan aliansi tujuh partai. Kubu itu, menurut hasil hitung cepat telah memenangkan 255 kursi majelis rendah. Jumlah yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru berdasarkan demokrasi parlementer.

Di antara anggota koalisi adalah Partai Future Forward Party yang mendapatkan simpati luas dari kalangan pemuda. Parpol berwajah baru yang sukses mendulang suara terbanyak ketiga dalam pemilu. Dua partai dengan suara terbanyak adalah Pheu Thai disusul Palang Pracharath.

Pihak pro-militer tak ingin ketinggalan. Palang Pracharath bermaksud membentuk aliansi sendiri dengan memanfaatkan senator atau majelis tinggi. Partai itu mengklaim sebagian besar perwakilan daerah yang dipilih junta akan memberikan suara bulat untuk sang petahana.

Jika jumlah yang dimaksud Palang Pracharath adalah 250 senator, maka secara matematis PM Prayut Chan-o-Cha hanya membutuhkan 126 suara Majelis Rendah.

Tentu jika rencana kubu pro-junta itu benar, sang perdana menteri akan tetap berada dalam posisi yang berbahaya. mengingat, pihaknya akan menjadi minoritas di kursi Majelis Rendah untuk setiap pengambilan kebijakan.

Media lokal telah melaporkan beberapa anggota Kabinet yang didominasi militer, telah mengajukan pengunduran diri mereka - kemungkinan berkaitan dengan terpilihnya mereka sebagai senator.

Menurut surat kabar Matichon, mereka termasuk mantan personil militer dan wakil perdana menteri Prajin Junthong dan Chatchai Sarikulya.

Sementara itu, Future Forward berada di bawah tekanan hukum atas serangkaian dugaan pelanggaran pemilu. Hal itu dilihat sebagai upaya junta untuk mengurangi oposisi politik.

Pemimpin Future Forward Party, Thanathorn Juangroongruangkit, telah didakwa dalam kasus penghasutan. Dia juga sedang diselidiki karena disebut-sebut memiliki saham di sebuah perusahaan media saat mencalonkan diri dalam pemilihan. Hal itu dilarang oleh konstitusi. Thanathorn membantah kedua tuduhan itu.

Tak hanya pucuk pimpinan partai, sekretaris jenderal Future Forward Party yakni Piyabutr Saengkanokkul telah didakwa dengan kejahatan berbasis komputer dan penghinaan terhadap pengadilan.

Simak profil Thanathorn dalam video berikut: