Utusan Presiden AS Kritik Pertemuan DK PBB yang Dipimpin Indonesia

Anggota Dewan Keamanan Indonesia, Afrika Selatan dan Kuwait mengorganisir pertemuan dan mengundang Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki, serta para kritikus Israel lainnya, untuk duduk membahas isu pendudukan Tel Aviv.

Maliki memuji Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas atas upayanya membawa perdamaian, dan sebaliknya mengutuk Israel, yang dia tuding telah melakukan pelanggaran terhadap Piagam PBB.

Indonesia, yang memimpin Dewan Keamanan untuk bulan Mei ini, mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memimpin pertemuan terkait.

"Permukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017," kata Retno dalam pernyataan pembukanya.

Dia mengatakan masalah pemukiman Israel pantas mendapat perhatian penuh oleh DK PBB, dan mengatakan bahwa "masyarakat internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum internasional dalam menanggapi pendudukan (oleh Israel)".

"Kita memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan permukiman illegal oleh Israel. Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman illegal Israel di Palestina," lanjut Retno.

Sementara itu, menurut Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan para negara anggota harus membuka mata terhadap "budaya terorisme dan hasutan" dari otoritas Palestina.

"Kepemimpinan Palestina mengulangi kebohongan yang sama terhadap Israel, sementara terus membayar gaji kepada terorisnya. Kebijakan ini hanya memicu lebih banyak diskusi PBB, tetapi tidak menelurkan masa depan bagi masyarakat global," katanya.

Pemerintahan Trump telah menarik AS keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan telah memotong pendanaannya ke badan pengungsi Palestina.

Bersama dengan Israel, AS juga menarik diri dari UNESCO yang dinilai tidak berimbang dalam memandang dinamika budaya di Palestina dan Israel.