Konsolidasi Transisi Kekuasaan di Sudan Berujung Bentrok, 5 Orang Tewas

Aksi protes besar-besaran di ibu kota Sudan, menuntut pemerintahan Omar al-Bashir turun dari jabatannya (AFP/Ebrahim Hamid)

Liputan6.com, Khartoum - Setidaknya empat demonstran dan satu tentara berpangkat mayor tewas di Khartoum, Sudan, beberapa jam setelah perwakilan sipil-politik dan dewan jenderal melakukan konsolidasi transisi kekuasaan pasca-kudeta militer terhadap Presiden Omar al-Bashir bulan lalu.

Kekerasan pecah pada Senin 13 Mei 2019. Korban tewas timbul di sebuah aksi protes duduk di luar markas tentara di Khartoum, di mana ribuan pengunjuk rasa berkemah selama berminggu-minggu, menuntut agar dewan jenderal Sudan yang mengkudeta al-Bashir segera menyerahkan kekuasaan kepada rakyat.

Peristiwa itu juga terjadi tepat ketika kantor jaksa agung mengatakan al-Bashir telah didakwa atas pembunuhan demonstran saat protes massal yang berujung pada kudeta militer 11 April 2019.

Tiga tentara, beberapa demonstran, serta warga sipil juga terluka ketika "unsur-unsur yang tidak dikenal" melepaskan tembakan ke arah aksi protes duduk di Khartoum, kata dewan militer, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (14/5/2019).

Komite dokter yang terkait dengan gerakan protes kemudian mengatakan, empat pengunjuk rasa telah ditembak mati, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik apakah mereka terbunuh di lokasi aksi protes duduk tersebut.

Dalam siaran pers pada Senin 13 Mei malam, dewan militer mengatakan mereka tidak akan pernah menembak demonstran damai. Namun, mereka menambahkan bahwa "elemen jahat" telah menyusup ke dalam kelompok demonstran untuk menimbulkan masalah.

"Ada orang yang menyusup ke kelompok-kelompok ini; mereka bersenjata dan mereka menargetkan beberapa personel militer kami," kata Huthaifah Abdul Malik, kepala intelijen militer Sudan.

"Kami tahu mereka, rencana dan provokasinya. Kami tahu cara mereka. Mereka telah menargetkan militer dengan amunisi bersenjata, tetapi para penjahat ini menggunakan daerah yang dibarikade untuk menargetkan beberapa tentara kami," tambahnya.

2 dari 3 halaman

Kata Pihak Demonstran

Kerusuhan kian meluas di Sudan akibat kenaikan harga bahan pokok yang tidak terkendali (AP Photo) — Protes anti-pemerintahan Omar al-Bashir di Sudan (AP Photo)

Tetapi, para pengunjuk rasa mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka yakin massa yang melakukan aksi protes duduk di luar markas tentara tidak bersenjata. Massa menambahkan, semua orang yang keluar dari area sedang digeledah di beberapa barikade yang didirikan oleh mereka di jalan menuju ke lokasi.

"Kami juga berbicara dengan beberapa orang yang telah menerima perawatan di klinik medis yang didirikan di alun-alun dan mengatakan bahwa mereka yakin telah melihat pria mengenakan seragam paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces atau RSF) yang menyerang mereka," jelas Al Jazeera dari Khartoum.

"Militer seakan menyangkal fakta bahwa pasukan mereka dan RSF ada hubungannya dengan serangan dan kematian para pengunjuk rasa, serta kematian salah satu anggota mereka, mereka akan memiliki waktu sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengunjuk rasa setelah apa yang terjadi hari ini," lanjut Al Jazeera dari Khartoum.

Sebelumnya, gerakan protes lain yang dikelola aliansi Kebebasan dan Perubahan, mengatakan kekerasan itu untuk "mengganggu terobosan dalam negosiasi", menyalahkan pertumpahan darah pada para mantan penguasa.

Pada Senin 13 Mei 2019, polisi dan RSF membongkar barikade dan membubarkan sekitar 100 pengunjuk rasa yang telah memblokir jalan menuju Khartoum Utara ke Jembatan al-Mek Nimir dan pusat ibukota.

Untuk hari kedua, para demonstran memblokir Nile Street, jalan besar yang membentang di selatan Blue Nile, menempatkan cabang dan batu yang terbakar di seberang jalan, serta beberapa jalan lain di utara dan selatan sungai.

Kemudian, personel RSF menggunakan tembakan untuk membubarkan pengunjuk rasa di sebelah jembatan Blue Nile dan awan tebal gas air mata ditembakkan di dekat Jalan Jumhuriya di selatan sungai, di mana RSF terlihat memukuli seorang pengemudi becak ketika mereka berpatroli di kendaraan yang dipersenjatai dengan tongkat dan senjata, saksi mata mengatakan kepada kantor berita Reuters.

3 dari 3 halaman

Kelanjutan Proses Transisi Kekuasaan di Sudan

Presiden Sudan Omar al-Basyir (AFP Photo) — Eks Presiden Sudan Omar al-Bashir (AFP Photo)

Sementara itu, pembicaraan antara militer dan aliansi sipil-politik mengenai transisi kekuasaan kepada sipil dimulai pada Senin 13 Mei 2019, dengan kedua belah pihak mengatakan mereka telah menghasilkan kesepakatan tentang tugas dan wewenang dari kedaulatan, lembaga eksekutif dan badan legislatif.

"Kami membahas struktur otoritas transisi dan menyetujuinya sepenuhnya, dan kami juga menyetujui sistem pemerintahan dalam periode transisi," kata Letnan Jenderal Shams al-Din Kabashi, juru bicara dewan militer transisi.

"Kami akan melanjutkan besok dengan pembicaraan tentang rasio partisipasi di tingkat kedaulatan ... dan lamanya periode transisi," katanya. "Insya Allah, kami akan menyetujui dua poin ini."

Taha Osman, juru bicara gerakan protes sipil, mengonfirmasi kesepakatan telah tercapai setelah terjadi kebuntuan dalam negosiasi.

"Pada pertemuan hari ini, kami menyetujui struktur otoritas dan kekuatan mereka," kata Osman kepada kantor berita AFP.

"Pihak berwenang adalah sebagai berikut: dewan yang berdaulat, kabinet dan badan legislatif," katanya.

Osman juga mengatakan bahwa pertemuan lain akan diadakan pada Selasa 14 Mei 2019 "untuk membahas periode transisi dan komposisi pihak berwenang."

Para jenderal menegaskan masa transisi harus dua tahun, sementara pengunjuk rasa menginginkannya empat tahun.

"Pertanyaannya adalah seberapa besar tekanan yang dapat ditentang oposisi terhadap dewan militer, karena sebagian besar kekuatan yang mereka miliki berasal dari para pengunjuk rasa di jalanan," kata Al Jazeera dari Khartoum.

"Banyak dari mereka telah menyerukan koalisi oposisi untuk berhenti bernegosiasi dengan pemerintah transisi; mereka mengatakan bahwa mereka adalah rakyat negeri itu dan mereka adalah orang-orang yang memutuskan siapa yang memiliki legitimasi dan hak untuk memerintah mereka."