Tuding AS Halangi Operasional Huawei, China Ancam Akan Balas Dendam

Menurut pernyataan Gedung Putih, perintah Trump atas sanksi perang dagang, bertujuan untuk "melindungi AS dari musuh asing yang aktif menciptakan kerentanan dalam infrastruktur serta layanan teknologi informasi dan komunikasi".

Hal itu memberi wewenang bagi menteri perdagangan AS untuk "melarang transaksi yang menimbulkan risiko bagi keamanan nasional", tambah pernyataan tersebut.

Langkah itu langsung disambut oleh Ketua Komisi Komunikasi Federal AS Ajit Pai, yang menyebutnya "cara signifikan untuk mengamankan jaringan telekomunikasi Amerika".

AS telah membatasi agen-agen federal untuk menggunakan produk-produk Huawei dan telah mendorong sekutu untuk menghindarinya, sementara Australia dan Selandia Baru sama-sama memblokir penggunaan peralatan Huawei di jaringan 5G.

Pada April 2018 perusahaan teknologi China lainnya, ZTE, dilarang membeli suku cadang AS setelah ditempatkan pada "daftar entitas" yang sama.

Namun, ZTE berhasil melanjutkan bisnis setelah mencapai kesepakatan dengan AS pada Juli tahun lalu.

Sementara itu, Huawei mengatakan bahwa operasionalnya tidak menimbulkan ancaman, dan mengklaim berjalan secara independen, tanpa kendali pemerintah China.

"Membatasi Huawei untuk melakukan bisnis di AS, tidak akan membuat AS lebih aman atau lebih kuat," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

"Sebaliknya, ini hanya akan membatasi AS ke alternatif yang lebih murah pada jaringan terkini, meninggalkan AS dalam persebaran teknologi 5G, dan akhirnya merugikan kepentingan perusahaan dan konsumen AS," lanjut pernyataan terkait.

Huawei juga mengatakan "pembatasan tidak masuk akal" pada operasionalnya, akan memicu masalah hukum lebih serius di kemudian hari.

Selama pertemuan di London pada Selasa pekan lalu, Huawei mengatakan pihaknya "bersedia untuk menandatangani perjanjian tanpa mata-mata dengan pemerintah", karena kekhawatiran atas keamanan produk-produknya yang digunakan dalam jaringan seluler terus tumbuh.