PBB: Mayoritas Pengungsi Venezuela Membutuhkan Perlindungan

Puluhan Ribu Demonstran Tuntut Presiden Venezuela Mundur — Puluhan ribu demonstran antipemerintah menuntut pengunduran diri Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Sabtu (2/2). Tokoh oposisi Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai 'presiden interim'. (AP Photo/Juan Carlos Hernandez)

Liputan6.com, Caracas - Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) meminta sejumlah negara untuk menerima mereka yang melarikan diri dari Venezuela, dengan menyatakan "mayoritas mereka sangat memerlukan perlindungan pengungsi internasional."

Dalam keterangan pers hari Selasa (21/5) di Jenewa, juru bicara UNHCR Liz Throssell menyebut memburuknya kondisi politik, ekonomi, hak asasi manusia dan kemanusiaan di Venezuela sebagai penyebab eksodus tersebut.

Ia mengatakan sekitar 3,7 juta orang telah meninggalkan Venezuela, 460 ribu di antaranya telah mengajukan permohonan suaka secara resmi, kebanyakan di negara-negara tetangga Venezuela, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Rabu (22/5/2019).

UNHCR menyatakan bahwa karena sulitnya menentukan kasus-kasus secara individual, badan itu merekomendasikan agar negara-negara mengakui kelayakan para pencari suaka asal Venezuela itu melalui penentuan berdasarkan kelompok-kelompok.

UNHCR lebih jauh menyatakan bahwa orang-orang Venezuela itu tidak boleh dipaksa kembali ke negara mereka sekarang ini, apapun status hukum mereka.

2 dari 2 halaman

PBB Utus Tim Khusus untuk Tinjau Situasi HAM di Venezuela

Bendera Venezuela Antar Pemakaman Remaja yang Tewas Akibat Kerusuhan — Bendera negara Venezuela yang bawa saat mengiringi pemakaman Jose Francisco Guerrero di San Cristobal, Tachira State, Venezuela (19/5). Jose tewas akibat tembakan saat ia terjebak dalam konfrontasi antara demonstran dan polisi setempat. (AFP/Luis Robayo)

Kantor komisioner tinggi hak asasi manusia PBB, pada Jumat 8 Maret 2019, mengumumkan bahwa mereka akan mengirim tim khusus ke Venezuela pekan depan untuk bertemu dengan para korban terduga pelanggaran HAM di sana, menyusul adanya undangan dari pemerintah.

"Misi teknis PBB" yang diharapkan berada di Venezuela dari 11 hingga 22 Maret, juga akan mencoba membuka jalan bagi kunjungan masa depan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet, kantornya mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Tim akan berusaha untuk bertemu dengan pejabat Pemerintah, perwakilan Majelis Nasional, organisasi masyarakat sipil dan korban pelanggaran hak asasi manusia," kata kantor itu, seperti dikutip dari The Malay Mail.

Menteri luar negeri Venezuela Jorge Arreaza mengundang Bachelet untuk mengunjungi negaranya dalam pidatonya di Dewan HAM PBB di Jenewa minggu lalu.

Sebelum Bachelet dapat berkunjung, tim pendahulu akan berusaha memastikan bahwa dia akan diberikan "akses tanpa batas ke orang-orang dan tempat-tempat yang perlu dia kunjungi untuk dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang situasi hak asasi manusia di negara ini," kata pernyataan itu.

Venezuela telah dicengkeram oleh krisis politik yang menghancurkan dan kehancuran ekonomi, yang disalahkan Amerika Serikat dan negara-negara lain atas apa yang mereka gambarkan sebagai kesalahan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

AS telah memimpin kampanye diplomatik untuk mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan diakui oleh sekitar 50 negara, terutama di dalam Uni Eropa.

Bachelet, mantan presiden Chile, telah mengkritik pemerintah Maduro tetapi minggu ini juga mengatakan bahwa sanksi ekonomi yang didorong oleh Washington telah "memperburuk" krisis.