AS Jual 34 Drone kepada Sekutu untuk Pantau Laut China Selatan

Indonesia, dilaporkan oleh Reuters dikutip dari The Straits Times, membeli delapan pesawat tak berawak yang dimaksud. Sementara Malaysia membeli 12 set drone, dengan Negeri Jiran mengucurkan dana sekitar US$ 19 juta (sekitar Rp 270 triliun) untuk itu.

Adapun Filipina membeli depalan unit, dengan Vietnam membeli enam pesawat tak berawak.

Pada tahun 2018, pemerintahan Presiden AS Donald Trump meluncurkan perombakan kebijakan ekspor senjata AS yang telah lama ditunggu-tunggu. Hal itu bertujuan memperluas penjualan ke para sekutunya, dengan mengatakan bahwa langkah yang dimaksud akan meningkatkan industri pertahanan Amerika dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Inisiatif itu memudahkan aturan untuk mengekspor beberapa jenis drone buatan AS ke puluhan negara mitra.

Tidak ada versi drone bersenjata dari ScanEagle, tetapi Insitu, divisi Boeing yang membuat drone, juga membuat RQ-21A Blackjack yang merupakan drone bersenjata opsional yang digunakan oleh Angkatan Laut AS dan Korps Marinir.

Sementara itu, AS beberapa waktu lalu mengatakan Presiden China Xi Jinping telah "mengingkari janji" untuk tidak melakukan militerisasi di Laut China Selatan yang tengah disengketakan. 

Jenderal Joseph Dunford, ketua Kepala Staf Gabungan Pentagon, mengatakan ia tidak menyerukan aksi militer, tetapi menekankan bahwa ada kebutuhan untuk menegakkan hukum internasional, demikian sebagaimana dikutip dari Channel News Asia.

"Musim gugur 2016, Presiden China Xi Jinping berjanji kepada Presiden Obama bahwa mereka tidak akan melakukan militerisasi di pulau-pulau itu. Namun yang kita lihat sekarang adalah landasan pacu 10.000 kaki, fasilitas penyimpanan amunisi, peningkatan rutin kemampuan pertahanan rudal, kemampuan penerbangan, dan sebagainya," katanya dalam sebuah pembicaraan tentang keamanan dan pertahanan AS di lembaga Brooking.

"Jelas sekali mereka (China) telah meninggalkan komitmen itu," ungkap sang jenderal berusaha meyakinkan.