Sukses

Isu Gaji Menteri Naik Diam-Diam di Tengah Krisis Picu Warga Palestina Geram

Isu kenaikan gaji para menteri Palestina pertama kali berembus dari bocornya dokumen secara online.

Liputan6.com, Ramallah - Laporan kenaikan gaji para menteri di Palestina memicu kemarahan para warganya. Pemerintah --  yang tengah kekurangan uang -- kemudian berjanji untuk menangguhkannya secara rahasia, kata utusan PBB untuk konflik Israel-Palestina pada Kamis 7 Juni 2019 waktu setempat.

Isu kenaikan gaji para menteri Palestina itu pertama kali berembus dari bocornya dokumen secara online yang menunjukkan bahwa pada tahun 2017,

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas diam-diam setuju untuk meningkatkan gaji bulanan para menteri sebesar 67 persen, dari US$ 3.000 menjadi US$ 5.000, serta meningkatkan gaji perdana menteri dari US$ 4.000 menjadi US$ 6.000.

Menurut The Associated Press, seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (8/6/2019), kenaikan gaji yang disetujui oleh Abbas itu dirahasiakan dari publik, kata dua pejabat senior, mengesampingkan undang-undang tahun 2004 yang menetapkan gaji menteri.

Kedua pejabat berbicara dengan anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah ini dengan media.

Pengungkapan tersebut, oleh kelompok online anonim yang dikenal sebagai Against the Current muncul ketika pemerintah Palestina mengalami kesulitan keuangan.

Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan pada hari Kamis bahwa ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh yang baru. Ia telah setuju untuk membatalkan kenaikan gaji tersebut.

"Pada saat orang-orang Palestina bergumul dengan kesulitan ekonomi, ketika gaji dipotong di Gaza, keputusan-keputusan seperti itu menentang logika dan membuat orang marah," ujar Mladenov sebagai reaksi terhadap berita kenaikan gaji melalui akun Twitter pribadinya.

"Saya sudah berbicara dengan @DrShtayyeh yang berkomitmen untuk segera mengakhiri praktik ini dan melakukan penyelidikan."

Shtayyeh, yang menggantikan pendahulunya, Rami Hamdallah pada bulan April, sejauh ini belum memberikan komentar.

Sebelumnya, PM Mohammad Shtayyeh mengatakan otoritas Palestina selama beberapa bulan terakhir terpaksa meminjam uang dari bank, dan sang presiden pun telah menyerukan jaring pengaman keuangan selama KTT Arab dan Islam di Mekkah, Arab Saudi.

2 dari 3 halaman

Bikin Geram Warga Palestina

Sejumlah warga Palestina yang geram dengan isu kenaikan gaji para menteri mengomentari halaman Facebook Against the Current. Mereka mengungkapkan kemarahan atas kenaikan gaji yang dilaporkan.

"Semua menteri ini, layanan apa yang mereka berikan kepada rakyat? Mereka hanya peran kehormatan," tulis Subhi al-Hamdani.

Otoritas Palestina beberapa bulan belakangan terpaksa membagi dua gaji banyak karyawan karena perselisihan keuangan yang sedang berlangsung dengan Israel.

Krisis keuangan ini diperparah oleh pemasukan pajak dan bea masuk yang dikumpulkan Israel untuk Palestina.

Israel telah mengurangi sekitar $ 10 juta sebulan dari pajak yang dipungutnya atas nama otoritas Palestina, uang yang dikatakannya sesuai dengan pembayaran kepada keluarga tahanan di penjara-penjara Israel - termasuk mereka yang telah melakukan serangan.

Israel melihat pembayaran seperti itu sebagai hadiah atas serangan terhadap warga negaranya, tetapi Palestina berpendapat uang itu adalah sumber vital bagi keluarga yang kehilangan pencari nafkah utama. Mereka juga menuduh Israel melakukan penangkapan sewenang-wenang.

Sejauh ini Presiden Mahmoud Abbas telah menanggapi langkah Israel dengan menolak untuk menerima pendapatan pajak, yang setara dengan lebih dari setengah anggaran pemerintahnya.

Amerika Serikat juga telah memotong ratusan juta dolar bantuan kepada Palestina. Sejak 2018 Donald Trump mengakhiri bantuan kepada Palestina sekaligus kontribusi keuangan kepada lembaga PBB yang menangani para pengungsi di negara itu (UNRWA).

Pemutusan bantuan tersebut dilakukan setelah otoritas Palestina memutus hubungan diplomatik sebagai tanggapan atas keputusan Presiden AS Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS ke kota tersebut dari Tel Aviv.

3 dari 3 halaman

Cristiano Ronaldo Sumbang Rp 21,7 Miliar

Melihat kondisi Palestina, bintang sepak bola Portugal, Cristiano Ronaldo menyumbangkan US$ 1,5 juta (setara Rp 21,7 miliar) kepada negeri tersebut dalam upaya untuk meringankan penderitaan orang-orang di Jalur Gaza yang diblokade.

Dia mengalokasikan dana untuk Palestina selama bulan suci Ramadan, demikian seperti dilansir Press TV Iran, Selasa (21/5/2019).

Pemain sepak bola itu, dalam beberapa kesempatan, mengecam kekejaman Israel terhadap Palestina.

Kembali pada tahun 2012, Ronaldo telah melelang Golden Boots-nya, penghargaan bergengsi yang diberikan kepada striker terbaik Eropa sepanjang musim, untuk mengumpulkan dana yang kemudian disumbangkan untuk anak-anak Palestina.

Tahun berikutnya, pada Maret 2013, di akhir pertandingan antara Portugal dan Israel untuk kualifikasi Piala Dunia 2014, Ronaldo menolak untuk bertukar bajunya dengan pemain Israel.