4 Orang Tewas pada Hari Pertama Pembangkangan Sipil di Sudan

Kerusuhan semakin membabi buta di ibu kota Sudan, Khartoum (AFP/Ashraf Shazly)

Liputan6.com, Khartoum - Setidaknya empat orang tewas ketika pasukan keamanan Sudan bergerak untuk meredam seruan kampanye pembangkangan sipil yang diluncurkan oleh massa aksi pro-demokrasi pada Minggu 9 Juni 2019. Peristiwa itu menyebabkan jalan-jalan di ibukota Khartoum sebagian besar sepi.

Dua orang tewas setelah dipukuli dan ditikam, sedangkan dua lainnya ditembak mati, kata Komite Sentral Dokter Sudan (CCSD) yang juga menyalahkan kelompok paramiliter sebagai biang keladi, demikian seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin (10/6/2019).

Pada Minggu 9 Juni, usai mengumumkan pembangkangan publik, pengunjuk rasa mengumpulkan ban, batang pohon dan batu untuk membangun penghalang jalan baru di distrik Bahari utara Khartoum, kata seorang saksi mata yang anonim kepada AFP. Tetapi, polisi anti huru hara dengan cepat masuk dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa.

Transportasi umum hampir tidak berfungsi dan sebagian besar bank komersial, perusahaan swasta, dan pasar tutup, meskipun beberapa bank pemerintah dan kantor layanan publik tetap buka.

Kelompok oposisi meminta para pekerja untuk tinggal di rumah setelah pasukan keamanan menyerbu sebuah kamp protes pada Senin 3 Juni 2019. Peristiwa itu menewaskan belasan orang dan memberikan pukulan terhadap harapan transisi damai setelah penggulingan Presiden Omar Hassan al-Bashir pada April 2019.

Para demonstran pro-demokrasi telah berkampanye selama berminggu-minggu untuk menekan Dewan Militer Transisi (TMC) Sudan yang berkuasa untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipimpin sipil.

2 dari 3 halaman

Seruan Pembangkangan Sipil

Idul Fitri di Sudan diwarnai demonstrasi berlarut pasca-kudeta Presiden Omar al-Bashir (AP PHOTO)

Para pemimpin unjuk rasa di Sudan mendesak orang-orang untuk berpartisipasi ikut pembangkangan sipil. Hal itu dilakukan dalam upaya menekan militer setelah insiden mematikan belum lama ini.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Senin (10/6/2019) Asosiasi Profesional Sudan (SPA) yang memimpin demonstrasi, mendorong tentara menggulingkan Presiden Sudan Omar al-Bashir, pada Sabtu 8 Juni. Upaya perlawanannya akan segera dimulai dan akan terus berlanjut sampai dewan militer menyerahkan kekuasaan kepada pihak sipil.

Seruan itu muncul sekitar sepekan setelah pasukan keamanan mengambil langkah untuk membubarkan kamp demonstran di luar markas militer di Khartoum. Setidaknya 113 orang tewas sejak Senin 3 Juni --klaim demonstran.

SPA mengatakan telah menerima Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed sebagai mediator untuk melanjutkan perundingan dengan dewan militer.

Meskipun pihaknya mendesak penyelidikan independen terkait kekerasan yang telah terjadi sejak tergulingnya al-Bashir.

Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, tiba di ibukota Sudan, Jumat 7 Juni lalu. Tujuan kedatangannya untuk menengahi pembicaraan antara dewan militer yang berkuasa dan para pemimpin gerakan protes prodemokrasi setelah penindakan keras oleh militer pekan ini.

Ahmed bertemu dengan jenderal-jenderal di Khartoum dan diperkirakan akan bertemu secara terpisah dengan para pemimpin Kekuatan bagi Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, suatu koalisi kelompok-kelompok politik yang mewakili para demonstran, yang menyingkirkan pemimpin lama Omar al-Bashir dari kekuasaannya pada April lalu.

3 dari 3 halaman

Sikap Uni Afrika

Kerusuhan kian meluas di Sudan akibat kenaikan harga bahan pokok yang tidak terkendali (AP Photo)

Sementara itu, Uni Afrika menyatakan membekukan semua aktivitas Sudan di organisasi itu sampai pemerintah pimpinan sipil terbentuk.

Kedua pihak telah terlibat dalam pembicaraan mengenai transisi yang dipimpin warga sipil menuju demokrasi, tetapi perundingan mereka gagal sewaktu pasukan keamanan menyerbu kamp aksi duduk pada hari Senin.

Dokter-dokter Sudan yang beraliansi dengan oposisi menyatakan 113 orang tewas, dan lebih dari 500 lainnya cedera dalam bentrokan itu.

Kementerian Kesehatan Sudan melansir pernyataan yang menyebutkan jumlahnya "tidak lebih dari 46 orang."