Dubes AS Sebut Israel Berhak Mencaplok Tepi Barat dari Palestina

Liputan6.com, Yerusalem - Israel memiliki hak untuk mencaplok setidaknya beberapa bagian, tetapi "tidak mungkin semua" wilayah Tepi Barat yang dipersengketakan dengan Palestina, kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, David Friedman dalam sebuah wawancara.

Komentar itu datang menjelang pengumuman proposal perdamaian Timur Tengah rumusan pemerintahan Presiden Donald Trump atau "Deal of the Century" yang diharapkan rilis pada akhir Juni 2019.

Friedman juga semakin menguatkan niat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah berjanji untuk mulai mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat, sebuah langkah yang akan melanggar hukum internasional dan bisa menjadi pukulan fatal bagi solusi dua negara atau Two-State Solution untuk konflik Israel - Palestina.

"Dalam keadaan tertentu," kata Friedman, "Saya pikir Israel memiliki hak untuk mempertahankan beberapa, tetapi tidak semua, dari Tepi Barat," jelasnya kepada The New York Times, dikutip dari The Guardian, Senin (10/6/2019).

Friedman menolak untuk mengatakan bagaimana Washington akan menanggapi pencaplokan, tetapi mengatakan:

"Kami benar-benar tidak memiliki pandangan sampai kita mengerti seberapa banyak, pada istilah apa, mengapa itu masuk akal, mengapa itu baik untuk Israel, mengapa itu baik untuk kawasan, mengapa tidak menciptakan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya."

"Ini semua adalah hal yang ingin kami pahami, dan saya tidak ingin berprasangka."

Banyak dunia menganggap permukiman Israel di Tepi Barat pasca Perang 1967 adalah ilegal dan akan menganggap pencaplokan sebagai kejahatan. Pengkritik Israel, termasuk sekelompok mantan pejabat militer dan keamanan nasional AS yang disegani, memperingatkan bahwa pencaplokan dapat menyebabkan kekerasan dan mengharuskan militer untuk menduduki wilayah perkotaan Palestina untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

Friedman juga menyalahkan pemerintahan presiden AS sebelumnya, Barack Obama, yang ia sebut telah mempromosikan disetujuinya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 Tahun 2016 --yang mengutuk permukiman Israel sebagai "pelanggaran mencolok" hukum internasional.

Resolusi itu, kata Friedman, memberikan kepercayaan kepada argumen Palestina "bahwa seluruh Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah milik mereka."

"(Tapi) tentu saja Israel berhak untuk mempertahankan sebagian dari itu," kata Friedman tentang Tepi Barat.

David Friedman, yang merupakan mantan pengacara finansial Trump dan pendukung firma-firma Israel, adalah satu dari setidaknya tiga orang kepercayaan presiden dalam menyusun proposal 'the Deal', di samping Jared Kushner dan Jason Greenbllatt. Mereka tidak datang dengan pengalaman politik, tetapi telah berbagi minat dan koneksi yang lama dengan Israel.

Gedung Putih telah mengerjakan proposal untuk perdamaian antara Israel dan Palestina.

Belum diungkapkan detail proposal. Tapi, dalam sebuah wawancara dengan Axios pekan lalu, penasihat Gedung Putih Jared Kushner meragukan kemampuan Palestina untuk memerintah sendiri, serta mengindikasikan sikap AS yang tak meyakini Solusi Dua Negara dalam proposal mereka.

"Ada perbedaan antara keinginan para teknokrat dan ada perbedaan di antara keinginan orang-orang. Para teknokrat berfokus pada hal-hal yang sangat teknokratis dan ketika saya berbicara dengan orang-orang Palestina, yang mereka inginkan adalah kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik," jawab Kushner.

Pejabat Palestina melihat rencana Gedung Putih sebagai bias terhadap mereka. Dalam pidato yang disiarkan di TV Palestina baru-baru ini, Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa "kesepakatan abad ini" dan KTT untuk Ekonomi Palestina di Bahrain yang berlangsung bulan ini "dapat pergi ke neraka."

Tujuan KTT Bahrain adalah untuk menggalang dukungan bagi komponen ekonomi dari rencana perdamaian pemerintah tanpa terhambat dalam isu-isu teritorial yang lebih kontroversial.

Abbas mengatakan para pejabat Palestina akan memboikot pertemuan puncak itu.