Pemimpin Hong Kong: RUU Ekstradisi Tetap Menjamin HAM

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam menyebut RUU Ekstradisi itu akan membantu wilayah semi-otonomi China tersebut untuk menegakkan keadilan dan memenuhi kewajiban internasionalnya dalam hal mencegah Hong Kong sebagai lokasi safe haven para buron kriminal internasional.

Ia menambahkan bahwa negara-negara demokrasi Barat selama ini menuduh Hong Kong gagal menangani masalah-masalah seperti pencucian uang dan pendanaan teroris. Dan RUU itu, nilai Lam, merupkan jawaban atas kritik tersebut.

"Ada kekurangan dan kesenjangan yang parah dalam sistem kami saat ini untuk menangani kejahatan lintas batas dan kejahatan lintas negara. Ada bidang yang sangat sulit untuk dipahami, seperti, mengapa Hong Kong tidak dapat memiliki bantuan hukum timbal balik mengenai masalah pidana dengan tetangga terdekat kita, yaitu Daratan Tiongkok, Taiwan dan Makau?"

"Kita harus menutup celah itu dan memperbaiki kekurangan itu untuk keuntungan jangka panjang, karena tidak ada yang ingin Hong Kong menjadi tempat pelarian para buronan; tidak ada yang ingin melihat orang-orang Hong Kong melakukan kejahatan di luar Hong Kong dan kemudian kembali ke Hong Kong seolah-olah mereka tidak melakukan kesalahan. Jadi, pekerjaan ini harus terus dilakukan."

Lam juga mengatakan, diizinkannya protes hari Minggu menunjukkan komitmen Hong Kong yang berkelanjutan untuk kebebasan rakyatnya. Dia membantah bahwa dirinya telah menerima mandat dari Bejing terkait RUU.

"Saya belum menerima instruksi atau mandat dari Beijing untuk melakukan RUU ini," katanya yang menambahkan bahwa hal tersebut hanyalah tuduhan semata.

"Hati nurani kami jelas, dan komitmen kami untuk Hong Kong."

RUU kontroversial, yang memungkinkan terdakwa kasus kriminal diekstradisi ke China daratan, telah mendorong bekas koloni Inggris itu ke pergolakan politik terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir.

Sebuah demonstrasi untuk memprotes tindakan itu menarik ratusan ribu warga Hong Kong ke turun ke jalan pada Minggu 9 Juni 2019 dan berlanjut hingga Senin, serta diperkirakan akan terus ada hingga rapat dengar pendapat RUU dilakukan pada 12 Juni mendatang

Mereka terdiri dari para warga kelas menengah Hong Kong, yang memiliki tingkat pendidikan tinggi namun bersaing dengan meroketnya harga rumah dan upah yang minim.

Demonstran menyuarakan kekhawatiran yang telah lama mereka anggap remeh: bahwa seiring waktu, Beijing akan memperketat kontrol atas Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong sejak serah terima dari Inggris ke China pada 1997.

Para pengkritik RUU tersebut melihat produk hukum itu sebagai bagian dari erosi kebebasan sipil mereka --yang sejak lama dipandang sebagai keuntungan dan pembeda utama Hong Kong dari daratan Tiongkok.

Baca selengkapnya...