Menanggapi Aksi Protes, AS Kembali Usulkan RUU Pro-Demokrasi Hong Kong

Liputan6.com, Washington DC - Para anggota Kongres Amerika Serikat (AS) kembali mengusulkan undang-undang yang membela otonomi Hong Kong, menyusul protes keras atas proposal kontroversial untuk mengubah undang-undang ekstradisi kota itu, yang memungkinkan transfer tersangka ke China daratan.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong yang bipartisan disponsori bersama oleh para Senator dan anggota DPR AS.

"Melalui kebijakan ini, ditegaskan kembali komitmen Amerika terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum pada saat kebebasan dan otonomi Hong Kong sedang terkikis," tulis siaran pers terkini dari Washington.

Dikutip dari Time.com pada Jumat (14/6/2019), usulan kebijakan itu akan mensyaratkan penilaian tahunan otonomi politik Hong Kong, untuk menentukan apakah masih memenuhi syarat dalam status perdagangan khusus dengan AS.

Usulan tersebut juga akan mengancam sanksi dan pembatasan perjalanan terhadap orang-orang yang terbukti terlibat dalam penghilangan di wilayah semiotonomi Hong Kong.

"Kami memperkenalkan undang-undang ini sekarang, karena demokrasi dan kebebasan sedang diserang di Hong Kong," kata Perwakilan AS Jim McGovern dalam siaran pers.

Menurutnya, isu ekstradisi hanyalah titik api terbaru di Hong Kong, di mana Beijing telah berusaha melakukan kontrol atas keamanan nasional, pendidikan, dan kerangka pemilu.

"Adalah kepentingan semua orang bahwa Hong Kong tetap menjadi jembatan yang bebas dan makmur antara China dan dunia," kata McGovern.

"Tetapi jika Beijing bermaksud untuk memaksa Hong Kong menjadi seperti kota China daratan lainnya yang berada di bawah pemerintahan otoriter, maka kami perlu mengevaluasi kembali apakah status kota itu sesuai dengan hukum AS atau tidak," lanjutnya menjelaskan.