Ribuan Pedemo Padati Kantor Polisi Hong Kong, Desak Batalkan RUU Ekstradisi

Liputan6.com, Hong Kong - Ribuan demonstran berkumpul di markas besar kepolisian Hong Kong pada Jumat 21 Juni 2019, menuntut pengunduran diri pemimpin kota yang mereka nilai pro-Beijing atas proposal ekstradisi kontroversial yang telah memicu krisis politik terbesar di wilayah itu dalam beberapa dekade.

Protes itu terjadi setelah pemerintah menolak untuk memenuhi tuntutan jutaan demonstran penentang RUU yang akan memungkinkan ekstradisi ke daratan Tiongkok, atau nama resminya adalah Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019.

Gerakan massa telah berubah menjadi kecaman yang lebih besar terhadap pemerintahan Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam.

Kelompok-kelompok oposisi, setelah melakukan demonstrasi politik terbesar dalam sejarah Hong Kong, telah menyerukan pembatalan penuh undang-undang dan agar Lam mundur.

Setelah bertemu di kompleks pemerintah utama Hong Kong sebelum jam sibuk, ratusan pengunjuk rasa berpakaian hitam --banyak yang memakai masker wajah dan meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah-- berkumpul menyesaki jalan arteri kota, Channel News Asia melaporkan (21/6/2019).

Para pengunjuk rasa, yang sebagian besar tidak memiliki pemimpin selama demonstrasi, kemudian berbaris di depan markas polisi, banyak yang meneriakkan "bebaskan orang yang benar" dan "memalukan kalian, polisi preman" --mereferensi kepada mereka yang ditahan selama kekerasan pekan lalu antara demonstran dan polisi.

Kelompok-kelompok oposisi menuntut penyelidikan atas tuduhan kebrutalan polisi dan mendesak pembebasan mereka yang ditahan selama bentrokan, di samping pemecatan Lam dan pembatalan RUU Ekstradisi.

Beberapa pengunjuk rasa menyingkirkan barikade logam kepolisian dan mengaturnya untuk memperkuat posisi mereka di luar markas polisi, ketika para pejabat menutup gerbang ke jalan masuk utama fasilitas itu.

Pihak Kepolisian Hong Kong mengatakan, mereka akan bernegogosiasi dengan massa dan meminta mereka untuk membubarkan diri karena telah menggangu pelayanan publik.

Simak video pilihan berikut: