Liputan6.com, Addis Ababa - Upaya kudeta dilaporkan terjadi di Amhara, sebuah negara bagian utara Ethiopia, pada Minggu 23 Juni 2019 waktu lokal, kata kepala pemerintahan negara di Afrika tersebut.
Peristiwa itu menewaskan Gubernur Amhara, Ambachew Mekonnen, beserta sejumlah pejabat pemerintah daerah.
Sementara di Ibu Kota Addis Ababa, Kepala Staf Militer Ethiopia, Jenderal Seare Mekonnen, tewas ditembak saat berupaya mencegah percobaan kudeta di Amhara, menurut kantor perdana menteri.
Advertisement
Upaya kudeta mungkin berkaitan dengan konflik etnis dan politik yang telah melanda Amhara, serta ketegangan antara faksi angkatan bersenjata Ethiopia, BBC melaporkan, Minggu (23/6/2019).
Penduduk di Ibu Kota Bahir Dar, Amhara telah melaporkan adanya suara tembakan dan blokade jalan di seantero ibu kota. Belum jelas apakah peristiwa itu menyebabkan korban tewas lainnya.
Pengumuman peristiwa disampaikan oleh Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, melalui siaran televesi pemerintah nasional, pada Minggu 23 Juni 2019.
PM Ahmed mengumumkan bahwa Jenderal Mekonnen dibunuh oleh "tentara bayaran."
Sementara Gubernur Mekonnen dan para pejabat Amhara "dibunuh oleh kolega mereka sendiri dalam sebuah pertemuan" di Bahir Dar.
Kantor PM Ethiopia menambahkan bahwa upaya kudeta di Amhara "melanggar konstitusi dan berusaha untuk mengganggu perdamaian di kawasan."
"Upaya ilegal ini harus dikutuk oleh semua orang Ethiopia dan pemerintah federal memiliki kapasitas penuh untuk memberangus kelompok bersenjata itu," lanjut pernyataan tersebut.
Sementara itu, Kepala Pasukan Khusus Ethiopia, Brigjen Tefera Mamo mengatakan di siaran televisi pemerintah bahwa "mayoritas pelaku kudeta telah ditangkap, namun beberapa masih lepas," demikian seperti dikutip dari Al Jazeera.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri AS telah memperingatkan staf Kedutaan AS di Addis Ababa untuk tetap bertahan di tempat perlindungan menyusul "suara tembakan di" Ibu Kota.
Internet di Ethiopia dikabarkan diputus untuk sementara waktu, Al Jazeera melaporkan.
Konflik di Amhara
Konflik komunal telah lama terjadi di Amhara dan beberapa wilayah di Ethiopia, dengan perseteruan dikabarkan merembet hingga ke ranah politik.
Kekerasan antara suku Amhara dan Gumuz menyebabkan puluhan orang tewas bulan lalu di Amhara dan wilayah tetangganya, Benishangul Gumuz.
Kekerasan etnis, biasanya dipicu oleh sengketa tanah, telah menyebabkan hampir tiga juta orang mengungsi di Ethiopia.
Masalah lain yang harus dihadapi perdana menteri adalah ketegangan di dalam militer.
Sejak memerintah, PM Abiy Ahmed berupaya untuk menghentikan represi politik peninggalan rezim sebelumnya dengan membebaskan para tapol, mencabut larangan terhadap sejumlah parpol nasional dan daerah, serta mengejar dakwaan kepada pejabat serta eks-pejabat yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Namun, kebijakan itu diduga memicu konflik komunal yang telah mengakar lama kembali mencuat di Ethiopia.
Partai yang berkuasa di Amhara menuduh eks-kepala militer negara bagian tersebut sebagai dalang kudeta. Figur itu diketahui sebagai salah satu tapol yang dibebaskan dari penjara saat PM Ahmed berkuasa.
Advertisement