Israel Turut Meragukan Proposal Perdamaian Usulan Donald Trump?

Kelompok oposisi di Parlemen Israel, Yair Lapid mengkritik salah satu aspek proposal paket pengembangan ekonomi yang diajukan AS, yakni berkenaan koridor transportasi yang menghubungkan wilayah Palestina di Gaza dan Tepi Barat dengan biaya proyek senilai US$ 5 miliar.

Lapid tak mempermasalahkan anggaran yang diajukan, namun, mengkritik bahwa proyek semacam itu harus dibarengi dengan jaminan keamanan untuk Israel, katanya, seperti dikutip dari CNN.

Sementara itu, seorang pengamat dan kolumnis untuk media Israel, Itamar Eichner, juga menyerukan kekhawatiran serupa atas proyek tersebut.

"Menghubungkan Gaza dengan Tepi Barat adalah sinyal merah bagi kepemimpinan Israel. Karena, selama bertahun-tahun, pemerintah Israel justru bekerja keras agar populasi di Gaza dan Tepi barat terputus, serta telah lama menolah berbagai prooyek infrastruktur konektivitas," jelas Eichner dalama artikel opini untuk Ynetnews.com, portal media Israel.

Mengomentari rencana Gedung Putih secara umum, Yair Lapid menyebutnya sebagai "upaya konstruktif" untuk membawa kembali Palestina ke meja perundingan, tetapi menyatakan skeptis, mengingat kepemimpinan politik di pihak Israel dan Palestina.

Dia juga meragukan kesediaan negara-negara Arab untuk mendanai sebagian besar paket US$ 50 miliar itu.

"Dari pengalaman kami: mereka akan mengatakan 'ya' dan kemudian menghilang," katanya.

Menambahkan, Itamar Eichner mengataan bahwa porsi ekonomi dari proposal yang ditawarkan AS tidak menyebut insentif yang mungkin bisa memenangkan dukungan pemerintahan atau publik Israel.

Eran Etzion, mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, mengatakan pada hari Sabtu bahwa rencana Amerika tidak mengandung inovasi nyata dari perjanjian sebelumnya. Ia juga mengkritik partisipasi negara selain Israel dan Palestina yang ikut disebut dalam proposal AS.

"Anehnya, Lebanon tiba-tiba masuk dalam rancangan proposal, bersama dengan Yordania dan Mesir, sebagai target untuk investasi dan proyek-proyek. Mungkin ini bertujuan untuk membawa Lebanon ke meja perundingan dengan Israel mengenai perbatasan laut, tetapi itu bisa saja dihasilkan dari tekanan Saudi," kata Etzion.

"Bagaimanapun, hubungan Lebanon dengan masalah Palestina tidak masuk akal, dan Lebanon tentu saja tidak akan berpartisipasi dalam Konferensi Bahrain."

Etzion menambahkan: "Rencana AS juga mengabaikan referensi ke Protokol Paris 1994 atau kerangka kerja ekonomi Israel-Palestina ... karena rencana itu mempromosikan ketergantungan Palestina pada ekonomi Israel dalam banyak hal, dan terhadap kepentingan Israel.

"Itu termasuk masalah sensitif seperti mendaftarkan kepemilikan atas tanah ... yang sulit untuk disepakati oleh pemerintahan Israel yang kini dipenuhi politisi sayap kanan pro-pemukim, seperti Betzalel Smotrich dan organisasi seperti Ze'ev Hever."

Beberapa pejabat Palestina dengan cepat menolak proposal.

"Kedaulatan ekonomi ... adalah persyaratan pertama untuk kemakmuran," cuit Husam Zomlot, kepala Misi Palestina di London dan mantan perwakilan Otoritas Palestina (PA) di AS.

Hanan Ashrawi, seorang anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), salah satu fraksi politik utama Palestina, juga menolak rencana itu, dan menyerukan prioritas untuk mengakhiri pendudukan Israel.

"Pertama-tama angkatlah pengepungan di Gaza, hentikan pencurian Israel atas tanah, sumber daya dan dana kami, beri kami kebebasan bergerak dan kontrol atas perbatasan, wilayah udara, perairan teritorial, dan lain-lain. Lalu saksikan kami membangun ekonomi makmur yang bersemangat sebagai orang yang bebas dan berdaulat," cuit Ashrawi.