China: Demonstrasi di Hong Kong Pelanggaran Hukum Serius

Liputan6.com, Beijing - Pemerintah China daratan mengutuk keras protes yang terjadi di Hong Kong, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum yang serius. Kecaman ini datang setelah penduduk Hong Kong melancarkan aksi keras di parlemen sebagai upaya penolakan RUU esktradisi.

"Tindakan itu menginjak-injak aturan hukum di Hong Kong, merusak tatanan sosial dan kepentingan mendasar Hong Kong, dan merupakan tantangan yang tak terselubung bagi 'satu negara, dua sistem'," yang ditulis oleh kantor berita Xinhua dikutip dari The Star pada Rabu (3/7/2019). Adapun juru bicara kantor urusan Hong Kong, menambahkan: "Kami sangat mengutuk tindakan ini."

Para demonstran memasuki gedung legislatif kota pada Senin malam, menggambar grafiti di tembok parlemen dan mengibarkan bendera kolonial. Hal itu disusul dengan ditembakkannya gas air mata oleh pihak kepolisian untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang menyerbu tempat itu.

Kantor Perwakilan China untuk urusan Hong Kong mengatakan, Beijing mendukung pertanggungjawaban para "penjahat" kata media pemerintah.

Hong Kong yang merupakan bekas koloni Inggris, kembali ke China daratan pada tahun 1997 silam di bawah prinsip "satu negara, dua sistem". Hal itu memungkinkan kebebasan yang tidak bisa dinikmati di daratan Tiongkok. Termasuk hak untuk menyatakan pendapat dan proses peradilan yang independen.

Penyerbuan gedung parlemen terjadi tepat pada peringatan 22 tahun serah terima Hong Kong dari Inggris ke pemerintah China. 

Payung, topi keras dan botol air, adalah di antara beberapa tanda yang tersisa dari kekacauan di kantor legislatif.

Polisi telah membersihkan jalan di dekat jantung pusat keuangan, membuka jalan bagi bisnis untuk kembali normal.