PBB Keluarkan Resolusi, Akan Selidiki Dugaan Kejahatan Pemerintah Filipina

Resolusi PBB terbaru mendapat dukungan dari setidaknya 18 negara dalam dewan yang beranggotakan 47 negara. 14 negara telah menentangnya, dengan 15 negara lainnya menyatakan abstain.

"Kami telah mengajukan teks yang seimbang dengan permintaan yang sangat sederhana - hanya meminta Komisaris Tinggi untuk menyiapkan laporan untuk diskusi pada Juni tahun depan," kata duta besar untuk Islandia, yang mensponsori resolusi, pada hari Kamis.

Presiden Rodrigo Duterte meluncurkan kampanye anti-narkoba pada 2016 lalu. Hal itu untuk menangani masalah narkotika yang merajalela.

Sejak itu setidaknya 6.600 pengedar dan pengguna telah terbunuh, menurut polisi, tetapi para aktivis mengatakan lebih dari 27.000 orang telah tewas.

Pekan lalu, seorang gadis berusia tiga tahun menjadi salah satu korban termuda penumpasan. Ia ditembak mati dalam serangan narkoba. Polisi mengatakan ia telah digunakan sebagai 'perisai manusia' oleh ayahnya, tetapi keluarga membantah hal ini.

Duterte dan kampanye anti-narkotika menikmati dukungan luas dari warga Filipina. Sebuah jajak pendapat awal tahun ini memberinya peringkat persetujuan 79%.

Keputusan UNHRC ini mengemuka pasca-adanya laporan Amnesty International, di mana pemerintah dan polisi Filipina disebut melakukan pembunuhan yang luas dengan dalih "perang melawan narkoba".

Organisasi hak asasi manusia itu meminta PBB untuk menyelidiki kemungkinan adanya tindak "kejahatan terhadap kemanusiaan" akibat kebijakan anti-Narkoba di Filipina.

Dalam laporan berjudul "They Just Kill" polisi Filipina dituduh kerap membuat-buat alasan untuk membunuh orang yang diduga terlibat narkoba. Menurut laporan itu, petugas kerap membenarkan tindakan dengan alasan "operasi sergap", menembak dalam razia.

Seringkali, warga masyarakat tidak memiliki senjata api --untuk membela diri-- atau terlalu miskin untuk membelinya, kata laporan itu.

Amnesty International juga menyatakan, daftar yang digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang terkait perdagangan narkoba, "tidak bisa diandalkan, tidak sah, dan tidak bisa dibenarkan."

Laporan juga menuduh eksekusi sebagai kebijakan yang lebih luas menargetkan kaum miskin di Filipina, di mana petugas didorong untuk menggunakan tindak mematikan.

Menanggapi temuannya, organisasi HAM itu menyerukan PBB agar membuka penyelidikan. Seruan ini telah diberikan dan klimaksnya mengemuka pada 9 Juli 2019.