Militer Sudan Sepakat Berbagi Kekuasaan dengan Sipil, Tentara Lain Lancarkan Kudeta

Warga Sudan menyanyikan slogan dan mengibarkan bendera nasional saat mereka merayakan kemenangan di Khartoum (Ashraf Shazly / AFP)

Liputan6.com, Khartoum - Dewan militer yang tengah berkuasa di Sudan (TMC) mengaku telah menggagalkan upaya kudeta, lapor TV milik pemerintah setempat pada Kamis malam 11 Juli 2019. Setidaknya 16 orang yang disebut sebagai personel tentara telah ditangkap.

Insiden ini terjadi saat TMC tengah berdiskusi dengan para pemimpin sipil Sudan yang terlibat dalam gerakan protes berkepanjangan. Mereka membahas kesepakatan pembagian kekuasaan, sebagaimana diwartakan Al Jazeera dikutip Jumat (12/7/2019).

"Para perwira dan prajurit dari pihak tentara dan Badan Intelijen dan Keamanan Nasional, beberapa dari mereka sudah pensiun, tengah berusaha melakukan kudeta," kata Jenderal Jamal Omar dari TMC dalam sebuah pernyataan.

"Pasukan reguler mampu menggagalkan upaya itu," katanya, tetapi tidak mengatakan kapan upaya itu dilakukan.

Omar mengatakan pasukan keamanan Sudan sedang mengejar perwira tambahan yang mengambil bagian dalam merencanakan upaya kudeta.

Tidak ada informasi lebih lanjut terkait hal ini.

Simak video pilihan berikut:

Pasukan keamanan Sudan coba mengusir pemprotes antipemerintah yang telah lakukan aksi selama dua minggu dengan lakukan penembakan. Sedikitnya 30 orang dan 200 lainnya terluka dalam kejadian. Banyaknya korban membuat rumah sakit setempat kewalahan.

2 dari 2 halaman

TMC dan Sipil Telah Sepakat Memerintah Bergiliran

Aksi protes besar-besaran di ibu kota Sudan, menuntut pemerintahan Omar al-Bashir turun dari jabatannya (AFP/Ebrahim Hamid)

Dewan militer TMC dan koalisi pro-demokrasi telah menyetujui pada pekan lalu, kedua pihak akan memerintah bergiliran. Yakni, dengan dibentuknya dewan kedaulatan bersama yang akan memerintah selama tiga tahun hingga pemilihan diselenggarakan.

Kedua belah pihak mengatakan dorongan diplomatik oleh sekutu adalah kunci untuk mengakhiri pertikaian yang menimbulkan kekhawatiran perang saudara.

Sudan mengalami kebuntuan politik sejak penggulingan Presiden Omar al-Bashir yang otokratis pada April.

Transisi telah menjadi berdarah ketika pendukung pro-demokrasi berkemah di luar markas militer selama berminggu-minggu. Mereka menuntut pemerintahan sementara yang dipimpin sipil. Sayang, protes itu dibubarkan secara brutal.

Petugas medis oposisi mengatakan lebih dari 100 orang terbunuh saat Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang ditakuti telah secara keras membersihkan aksi protes duduk. Para pejabat menyebutkan jumlah korban mencapai 62 jiwa.

Berdasarkan kesepakatan yang dilaporkan, lima kursi akan diberikan kepada militer dan lima lainnya untuk warga sipil, dengan kursi tambahan diberikan kepada warga sipil yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Diharapkan rincian akhir dari perjanjian pembagian kekuasaan akan diumumkan pada hari Kamis, namun belum terdapat laporan lebih lanjut hingga saat ini.