Cegah Penularan Ebola, Arab Saudi Larang Warga RD Kongo Naik Haji

Berbicara kepada BBC, Imam Djuma Twaha, seorang pemimpin Muslim Kongo mengungkapkan bahwa sekitar 410 calon jemaah haji tengah bersiap untuk menjalankan ibadah itu.

"Ada yang telah mempersiapkan diri bertahun-tahun sebelumnya, kadang-kadang butuh 10 tahun mengumpulkan uang $ 4.250 untuk melakukan perjalanan keagamaan ke Makkah," katanya. Haji adalah rukun Islam kelima.

Semua ritusnya berada di kota suci Makkah dan kota-kota sekitarnya. Sebagian besar ritus ada di sekitar Kakbah. Tempat itu biasanya dipadati orang-orang dari seluruh dunia yang melakukan ibadah.

Pelarangan tersebut dimaksudkan agar tak terjadi penularan ebola kepada jemaah dari negara lain.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyatakan bahwa wabah penyakit Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai kondisi darurat kesehatan internasional.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Rabu, 17 Juli lalu.

"Sudah waktunya bagi dunia untuk memperhatikan dan melipatgandakan upaya kita. Kita perlu bekerja sama dalam solidaritas dengan Republik Demokratik Kongo untuk mengakhiri wabah ini dan membangun sistem kesehatan yang lebih baik," kata Tedros seperti dilansir dari laman resmi WHO pada Jumat (19/7/2019).

Deklarasi ini disampaikan menyusul pertemuan International Health Regulations Emergency Committee for EVD di Kongo. Mereka memperlihatkan bagaimana perkembangan wabah penyakit Ebola, hingga rekomendasi yang ditawarkan.

Komite ini mencatat bahwa kasus pertama yang dikonfirmasi terjadi di Goma. Kota berpenduduk hampir dua juga orang di perbatasan Rwanda, sekaligus pembatas Kongo dengan negara lain.

Deklarasi ini sendiri menyatakan bahwa kejadian ebola di Kongo termasuk dalam Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Meski begitu WHO meminta agar tidak ada larangan tertentu yang ditujukan pada negara tersebut dan hanya mengeluarkan rekomendasi.

"Penting juga bahwa negara-negara tidak menggunakan PHEIC sebagai alasan untuk memberlakukan pembatasan perdagangan atau perjalanan, yang akan berdampak negatif pada respon dan kehidupan dan mata pencaharian orang-orang di wilayah tersebut," kata Profesor Robert Steffen, kepala komite tersebut.

"PHEIC tidak boleh digunakan untuk menstigmatisasi atau menghukum orang yang sangat membutuhkan bantuan kita."