Konflik Teluk Persia Memanas, AS Jatuhkan Sanksi ke Menlu Iran

Sebuah laporan yang dimuat di surat kabar Washington Post pada pekan lalu mengatakan Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, berargumen untuk memperbarui keringanan terkait atas keberatan Pompeo dan Bolton.

Alasannya adalah jika itu tidak diperpanjang, maka Washington harus memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan Rusia, China, dan Eropa yang terlibat dalam proyek dengan Iran, sebagai bagian dari kesepakatan nuklir 2015.

Pemerintah AS pertama kali mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Zarif bulan lalu, tetapi mengalah untuk mengizinkannya mengunjungi New York, sementara secara ketat membatasi kebebasannya bergerak di dalam kota.

Selama tinggal di New York, Zarif dilaporkan telah bertemu dengan Senator Rand Paul, yang menurut Donald Trump berusaha untuk membantu negosiasi antara kedua negara.

Zarif adalah kepala negosiator Iran dalam kesepakatan 2015, Comprehensive Plan of Action (Rencana Aksi Bersama Komprehensif), di mana kemudian AS menarik diri pada Mei tahun lalu.

Dalam menghadapi meningkatnya upaya AS untuk membunuh perjanjian tersebut, diplomat Iran terus bertemu rekan-rekannya dari Eropa, Rusia dan China, yang kian cemas dalam mempertahankan kesepakatan terkait.

Ketegangan antara AS dan Iran meningkat pada bulan Mei, ketika Washington memperketat sanksi, yang pada dasarnya menghalangi semua negara untuk membeli minyak dari Negeri Persia.

Bulan lalu, Iran menyita kapal tanker minyak MT Riah yang terhubung dengan Inggris di selat Hormuz, yang tampaknya sebagai balasan atas penangkapan tanker Grace 1 milik Iran oleh Inggris di Selat Gibraltar.

Zarif menuduh insiden itu sebagai upaya Inggris dalam melakukan penawaran untuk pemerintaha Donald Trump.

"Penunjukkan Zarif adalah salah satu langkah paling konyol yang pernah saya lihat dalam pemerintahan Trump. Sanksi itu tidak akan secara signifikan mempengaruhi diplomasi Zarif, mungkin tidak akan menghasilkan banyak dalam hal pembekuan aset atau komplikasi baginya, dan akan mengganggu para pemimpin dunia lainnya," kata Richard Nephew, mantan wakil koordinator utama untuk kebijakan sanksi di kementerian dalam negeri AS.