Buntut Krisis Kashmir, Pakistan Tunda Hubungan Diplomatik dengan India

Ilustrasi bendera Pakistan — Ilustrasi (iStock)

Liputan6.com, Islamabad - Pakistan mengumumkan rencana untuk menunda hubungan diplomatik dan perdagangan dengan India menyusul ketegangan di Kashmir yang kontroversial dan dipersengketakan kedua negara.

Sebelumnya, pada Senin 5 Agustus 2019, pemerintah India yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) mencabut Pasal 370 yang menjamin status otonomi khusus Kashmir wilayah India.

Tetapi banyak warga Kashmir percaya bahwa BJP pada akhirnya ingin mengubah karakter demografis wilayah mayoritas Muslim itu demi membuka pintu bagi warga mayoritas Hindu.

Setelah pencabutan Pasal 370 dari undang-undang yang dimaksud, New Delhi dilaporkan menerapkan pembatasan akses komunikasi dan ruang gerak bagi masyarakat di sana.

Pakistan, yang terlibat dalam kontroversi perebutan wilayah Kashmir dengan India sejak puluhan tahun silam, mengecam tindakan New Delhi.

Menindaklanjuti kecaman, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menarik pulang duta besarnya di New Delhi dan mengusir diplomat top India di Islamabad, demikian seperti dikutip dari The Independent, Kamis (8/8/2019).

Juru bicara untuk kementerian luar negeri India belum berkomentar mengenai rencana Pakistan tersebut.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah India menyerukan penjatuhan sanksi internasional terhadap pemimpin kelompok milisi di Pakistan yang dituduh berada di balik serangan bunuh diri di Kashmir yang menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter.

2 dari 2 halaman

India Ringkus 100 Politikus Kashmir

Ilustrasi pasukan pemerintah India di wilayah Kashmir (AP/Dar Yasin)

Satu orang dikabarkan tewas dan 100 politikus diringkus otoritas India pada Rabu 7 Agustus 2019 di tengah ketegangan di wilayah Kashmir yang kontroversial.

Militer India dilaporkan telah menginjakkan kaki di negara bagian tersebut --yang secara resmi bernama Jammu dan Kashmir. Mereka memberlakukan jam malam dan menutup potensi pergolakan massa.

Antisipasi meredam potensi demonstrasi dilakukan dengan menangkap sejumlah politikus anti-New Delhi di Kashmir.

"Lebih dari 100 pemimpin politik dan aktivis telah ditangkap di Lembah Kashmir sejauh ini," kata seorang pejabat senior pemerintahan Jammu dan Kashmir seperti dikutip dari News18, Kamis (8/8/2019).

Namun, dia tidak memberikan perincian dari mereka yang ditangkap. Tetapi, beberapa diketahui sebagai politikus atau aktivis berpengaruh.

Mantan kepala menteri Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti dan Omar Abdullah, yang berada di bawah tahanan rumah sejak Minggu malam, ditahan pada Senin malam karena dianggap ancaman terhadap situasi hukum dan ketertiban di negara bagian itu. Pemimpin Konferensi Rakyat Jammu dan Kashmir Sajjad Lone dan Imran Ansari juga ditangkap.

Para pemimpin yang ditangkap ditempatkan di Hari Niwas, beberapa meter dari tempat tinggal Gupkar mereka, kata para pejabat. Perintah penangkapan mereka dikeluarkan oleh hakim terkait karena kegiatan mereka untuk mengganggu perdamaian dan ketenangan di lembah Kashmir, mereka menambahkan.