Bandara Hong Kong Beroperasi Lagi Pasca-Demo, Ratusan Penerbangan Dijadwal Ulang

Pada hari Rabu, polisi mengatakan sekelompok besar pengunjuk rasa telah "melecehkan dan menyerang seorang pengunjung dan seorang wartawan". Lima orang ditahan, sehingga jumlah total orang yang ditangkap sejak protes mulai Juni menjadi lebih dari 600, kata polisi.

Sekitar 30 pengunjuk rasa masih terlihat berada di bandara pada Rabu pagi, sementara para pekerja membersihkan lokasi tersebut dari darah dan puing-puing sisa kericuhan semalam. Konter check-in juga dibuka kembali untuk antrean wisatawan yang lelah telah menunggu semalam untuk penerbangan mereka.

Situs web bandara menunjukkan lusinan penerbangan lepas landas semalam dan mendaftar ratusan lebih dijadwalkan untuk berangkat sepanjang Rabu, meskipun banyak yang tertunda.

Sejauh ini belum jelas apakah bandara akan kembali menjadi sasaran pada hari Rabu.

Sepuluh minggu pertikaian yang semakin keras antara polisi dan para pengunjuk rasa, yang marah dengan erosi yang dirasakan kebebasan, telah menjerumuskan pusat keuangan Asia ke dalam krisis terburuk sejak ia kembali dari pemerintahan Inggris ke China pada tahun 1997.

Indeks saham Hang Seng jatuh ke level terendah tujuh bulan pada hari Selasa dan pemimpin Hong Kong Carrie Lam yang diperangi mengatakan kota itu telah didorong ke dalam keadaan "panik dan kacau".

Rangkaian demonstrasi pada tahun ini dipicu oleh protes massa yang menolak pembentukan RUU Ekstradisi kontroversial atau Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019, yang memungkinkan seorang pelanggar hukum untuk diekstradisi dan menjalani proses peradilan di sistem hukum Tiongkok.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam juga menyebut bahwa RUU Ekstradisi itu akan membantu wilayah semi-otonomi China tersebut untuk menegakkan keadilan dan memenuhi kewajiban internasionalnya dalam hal mencegah Hong Kong sebagai lokasi safe haven para buron kriminal internasional.

Namun, para pengkritik RUU tersebut melihat produk hukum itu sebagai bagian dari erosi kebebasan sipil mereka --yang sejak lama dipandang sebagai keuntungan dan pembeda utama Hong Kong dari daratan Tiongkok.

Lebih lanjut, para pengkritik mengatakan bahwa undang-undang akan menempatkan penduduk Hong Kong dalam risiko terperangkap dalam sistem peradilan China yang mereka nilai "keruh", di mana para terdakwa dapat menghadapi proses hukum yang tidak adil dalam suatu sistem di mana sebagian besar pengadilan pidana berakhir dengan vonis hukuman.

Hal itu juga memacu kritik bahwa sistem peradilan Tiongkok tidak akan menjamin hak yang sama bagi para terdakwa layaknya di Hong Kong.

Berdasarkan kesepakatan serah terima, Hong Kong dijamin haknya untuk mempertahankan sistem sosial, hukum, dan politiknya sendiri selama 50 tahun, terhitung sejak tahun penyerahannya ke China pada 1997.

Hong Kong saat ini membatasi ekstradisi pada yurisdiksi yang memiliki perjanjian yang sudah ada atau kepada orang lain secara individual berdasarkan undang-undang yang disahkan sebelum 1997. China, dalam undang-undang yang telah ada, dikecualikan karena kekhawatiran atas catatan buruk tentang independensi hukum dan hak asasi manusia.

Tetapi Partai Komunis China yang berkuasa dianggap semakin mengingkari perjanjian itu dengan mendorong penerapan hukum yang tidak populer di kalangan warga Hong Kong.

Kini, RUU tersebut telah ditunda "hingga waktu yang tidak ditentukan" menyusul rangkaian protes berlarut.