Presidensi Indonesia di DK PBB Diibaratkan Seperti Film Pacific Rim

Selama masa presidensi, Indonesia juga menyelenggarakan diskusi informal DK PBB dalam format Arria Formula mengenai Palestina, pada 9 Mei 2019.

Dalam kegitan itu, Indonesia mengusulkan isu tentang illegal settlement di wilayah Palestina yang diduduki, khususnya terkait aspek hukum dan kemanusiaan, dengan penekanan pada "Resolusi DK PBB Nomor 2334 tahun 2016 tentang Pemukiman Israel di Teritori Palestina yang Diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur".

"Berbagai pertemuan dan inisiatif telah diusung sepanjang presidensi Indonesia, antara lain tiga pertemuan utama: menganai perdamaian dunia, perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata dan isu Plaestina," ungkap Febrian.

Indonesia juga sukses menyelenggarakan pameran foto di Markas Besar PBB, yang merupakan side event presidensi, yang berlangsung selama dua pekan dari 6 hingga 17 Mei 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Menlu Retno, dengan mengusung tema "Investing in Peace".

Secara keseluruhan, menurut Febrian, Indonesia telah menyelenggarakan 46 kegiatan yang menghasilkan 11 outcome document (dokumen hasil), termasuk ekshibisi tersebut.

Selain itu, salah satu pencapaian lainnya adalah presidential statement mengenai upaya penguatan pelatihan dan kapasitas pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik.

Presidensi Indonesia juga digunakan untuk promosikan kekayaan budaya Nusantara, melalui diplomasi batik dan kuliner (gastro diplomacy).

Seluruh Duta Besar negara DK PBB mendukung diplomasi batik Indonesia, dan dengan kompak memakai batik dalam berbagai pertemuan informal DK PBB, termasuk pada resepsi akhir Presidensi Indonesia pada 30 Mei 2019, di Markas Besar PBB di New York.

Resepsi akhir presidensi diwarnai kombinasi pagelaran budaya tradisional dan modern dengan penampilan tari Saman dari Sanggar Saman Kecapi Leuser Gayo dan grup musik mahasiswa Indonesia dari Berklee School of Music di Boston. Lagu populer Indonesia mengiringi tari Poco-Poco serta line dance.

Di satu sisi, Febrian menyebut tantangan yang dihadapi oleh negara anggota tidak tetap DK PBB adalah beragam dan sistematis.

"Namun, hal tersebut tidak seharusnya menghalangi negara-negara terpilih tidak tetap untuk membangun visi bersama, demi memastikan bahwa DK PBB dapat bekerja dalam kondisi terbaik, menjaga perdamaian dan keamanan internasional," pungkasnya.