Ikuti Jejak Twitter dan FB, YouTube Tutup 210 Saluran Seputar Isu Hong Kong

Pada Senin 20 Agustus, Twitter mengumumkan telah mengidentifikasi dan menghapus jaringan lebih dari 900 akun yang berasal dari China. Isinya "secara sengaja dan spesifik mencoba menabur perselisihan politik di Hong Kong, termasuk merusak legitimasi dan posisi politik gerakan protes."

Twitter membagikan temuan mereka dengan Facebook dan mereka juga menghapus jaringan akun yang lebih kecil. Beberapa akun menyebut pemrotes "kecoak" atau membandingkannya dengan teroris ISIS.

Hong Kong menghadapi krisis politik besar di tengah-tengah demonstrasi massa berminggu-minggu. Para pengunjuk rasa menuntut demokrasi yang lebih besar dan penyelidikan atas dugaan kebrutalan polisi selama demonstrasi di masa lalu. Dan saat kerusuhan meningkat, nada bicara Beijing menjadi semakin memanas.

Menurut The Guardian, 200.000 akun lainnya ditanggunhkan karena menggandakan informasi yang menyimpang dan provokatif tentang protes Hong Kong yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan.

"Perilaku manipulatif yang terselubung tidak memiliki tempat di layanan kami," kata Twitter dalam sebuah pernyataan.

Perusahaan ini merilis arsip twit dan akun yang menyinggung, banyak di antaranya menuduh demonstran Hong Kong melakukan kekerasan dan disponsori oleh pemerintah Barat.

Selain itu, Twitter juga menerapkan larangan tayang bagi semua iklan dari entitas media yang dikendalikan negara, apapun itu bentuknya.

Tapi, Twitter menegaskan bahwa laranagn di atas tidak berlaku untuk entitas independen yang didanai pembayar pajak, seperti BBC di Inggris dan CBC di Kanada.

Menyusul pengungkapan Twitter terhadap kampanye China pada hari Senin, Facebook juga melakukan tindakan serupa dengan menghapus tujuh halaman, tiga grup, dan lima akun milik sebuah jaringan kecil yang berasal dari Tiongkok dan berfokus pada isu demonstrasi Hong Kong.

"Kami terus bekerja untuk mendeteksi dan menghentikan jenis aktivitas ini, karena kami tidak ingin layanan kami digunakan untuk memanipulasi orang," kata Facebook.

Ada keresahan yang signifikan di Hong Kong atas RUU Ekstradisi yang sekarang ditangguhkan, di mana berisiko menangkap tersangka untuk diadili secara sepihak ke China daratan.

Namun, demonstrasi justru meluas sejak itu, menjadi gerakan yang menuntut hak-hak demokrasi.

Rangaian protes tersebut, yang dimulai sejak Juni lalu, telah menghadirkan salah satu tantantang terbesar bagi Presiden China Xi Jinping sejak berkuasa pada 2012.