Eskalasi Tensi Diplomatik, Korsel Setop Kerja Sama Intelijen dengan Jepang

Awal bulan ini, Jepang mengumumkan akan menghapus Korea Selatan dari daftar mitra dagang favoritnya. Tak terima, Seoul turut memberlakukan hal serupa.

Pada bulan Juli, Jepang memberlakukan kontrol ekspor pada bahan yang digunakan untuk chip memori dan layar tampilan -- produk impor penting bagi perusahaan elektronik Korea Selatan seperti Samsung.

Pasar saham tergelincir di tengah kekhawatiran bahwa pertengkaran perdagangan dapat berdampak buruk terhadap elektronik di seluruh dunia.

Ketegangan bersumber dari keputusan pengadilan Korea Selatan tahun lalu yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi kepada Korea atas kerja paksa masa perang.

Mitsubishi Heavy, salah satu perusahaan yang terlibat, dilaporkan menolak untuk mematuhi perintah pengadilan, sementara dua perusahaan lain telah menerima hukuman berupa penyitaan aset di Korea Selatan.

Masalah itu telah membuat marah banyak orang di Korea Selatan, dengan orang-orang memboikot barang-barang Jepang.

Kedua negara berbagi sejarah yang rumit. Mereka telah berjuang mati-matian sejak setidaknya abad ke-7, dan Jepang telah berulang kali mencoba menginvasi semenanjung itu sejak itu.

Pada tahun 1910, Jepang menganeksasi Korea, mengubah wilayah itu menjadi koloni.

Ketika Perang Dunia II dimulai, puluhan ribu perempuan --ada yang mengatakan sebanyak 200.000-- dari seluruh Asia dikirim ke rumah pelacuran militer untuk melayani tentara Jepang.

Banyak dari korban ini, yang dikenal sebagai "jugun ianfu", adalah orang Korea. Jutaan pria Korea juga secara dipaksa mendaftar sebagai buruh masa perang.

Pemerintahan Jepang di Korea berakhir pada 1945 ketika kalah dalam perang.

Pada tahun 1965, 20 tahun setelah kekalahan Jepang, Presiden Korea Selatan Park Chung-hee setuju untuk menormalkan hubungan dengan negara itu dengan imbalan ratusan juta dolar dalam bentuk pinjaman dan hibah.

Masalah "jugun ianfu" juga tetap menjadi isu sensitif. Tokyo berpendapat bahwa perjanjian 1965 yang memulihkan hubungan diplomatik dan menyediakan lebih dari US$ 800 juta bantuan keuangan Jepang, telah menyelesaikan masalah ini.

Namun, itu masih jauh dari terselesaikan.

Kesepakatan akhirnya ditandatangani pada tahun 2015. Jepang meminta maaf dan berjanji untuk membayar 1 miliar yen (US$ 9,5 juta) --jumlah yang diminta oleh Korea Selatan-- untuk mendanai para korban.

"Jepang dan Korea Selatan sekarang memasuki era baru," Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan kepada wartawan saat itu. "Kita seharusnya tidak menyeret masalah ini ke generasi berikutnya."

Kendati demikian, kelompok revisionis Jepang menyangkal isu jugun ianfu.

Tetapi, para aktivis mengatakan mereka tidak diajak berkonsultasi, dan menolak kesepakatan itu. Presiden Moon Jae-in, terpilih pada tahun 2017, menyarankan agar itu diubah.

Perselisihan bersejarah terus berlanjut, dengan tidak ada negara yang tampaknya akan menyerah.