Indonesia - India Saling Dukung Integritas dan Persatuan Teritorial

Indonesia tengah menghadapi pergolakan domestik bertendensi separatisme di Papua, yang ditandai rangkaian demonstrasi berujung kekerasan sejak beberapa pekan terakhir. Protes massa di Papua telah menewaskan sejumlah warga sipil, aparat keamanan serta pengrusakan fasilitas publik.

Rangkaian demonstrasi di Papua dipicu oleh sentimen rasialis sejumlah oknum terhadap sekelompok mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Sentimen menyulut rangkaian aksi protes di beberapa kota besar Papua dan bermanifestasi menjadi tuntutan referendum --sebuah isu lama yang telah membayangi pemerintah RI atas provinsi paling timur Tanah Air.

Sementara India turut menangani persoalan serupa di wilayah Kashmir di utara, menyusul keputusan New Delhi yang mencabut undang-undang otonomi khusus pada wilayah yang bernama resmi Negara Bagian Jammu & Kashmir tersebut pada awal Agustus 2019.

Warga Kashmir mengecam pencabutan UU otsus, menyebutnya sebagai upaya Delhi untuk mengubah status hak dan ciri khas demografi wilayah mayoritas Muslim tersebut. Namun pemerintahan PM Narendra Modi menjustifikasi kebijakan mereka, menyatakan bahwa pencabutan UU otsus merupakan langkah awal untuk "mereformasi hingga melanjutkan pertumbuhan serta pembangunan di Kashmir," dengan kontrol terpusat di Delhi.

Beberapa komunitas internasional juga telah menyuarakan sikap mereka masing-masing atas isu Papua dan Kashmir.

India mendapat tekanan konstan dari negara tetangga Pakistan --yang turut mengelola sebagian lain dari wilayah Kashmir, serta telah lama terlibat dalam persengketaan dengan New Delhi atas wilayah tersebut.

Namun, New Delhi mengecam balik tekanan Islamabad dan menuduh bahwa Pakistan mendukung pemberontak dan kelompok pro-separatis Kashmir.

Sementara sejumlah negara Pasifik dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan (referendum) Papua Barat turut menyuarakan keprihatinan mereka kepada Indonesia terhadap persoalan di provinsi itu.

Indonesia telah lama menekankan, referendum bukan sebuah opsi dalam penyelesaian isu Papua dan menegaskan kembali bahwa provinsi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari RI.