Mencari Pengganti Essebsi, 5 Fakta Pilpres Tunisia yang Digelar Hari Ini

Survei pra-pemilihan terakhir menunjukkan bahwa raja media yang dipenjara, Nabil Karoui, memimpin tipis atas para pesaingnya.

Pemilik Nessma TV, salah satu stasiun televisi paling populer di negara itu, ditangkap pada akhir Agustus atas tuduhan pencucian uang dan penggelapan pajak.

Sebelum dipenjara , Karoui menghadapi ancaman tersingkir dari persaingan, setelah parlemen menyetujui amandemen undang-undang pemilihan yang kontroversial pada Juni.

Perubahan itu akan mencegah kandidat yang "mengiklankan" inisiatif filantropis mereka atau telah memberikan "bantuan dalam bentuk uang atau barang" pada tahun sebelum pemungutan suara untuk mencalonkan diri.

Saluran tersebut memutar karya amal Karoui, memperlihatkan rekaman dirinya membagikan makanan dan pakaian.

Almarhum Essebsi, bagaimanapun, gagal untuk meratifikasi hukum dan komisi pemilihan mengatakan Karoui tetap menjadi kandidat kecuali dinyatakan bersalah.

Ekonomi Tunisia telah berjuang untuk pulih sejak revolusi 2011, di mana penguasa lama Zine El Abidine Ben Ali digulingkan di tengah-tengah protes jalanan besar-besaran yang populer.

Utang nasional berjumlah lebih dari 70 persen dari produk domestik bruto (PDB), peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tingkat pra-revolusi 40 persen.

Pemerintahan yang berturut-turut telah gagal untuk menggeser tingkat pengangguran yang keras kepala yang berada di atas 15 persen, dan mencapai lebih dari 30 persen di beberapa daerah pedalaman yang terpinggirkan.

Serangan pada situs wisata populer pada 2015 menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah pengunjung yang datang, menghancurkan sektor vital bagi perekonomian.

Kinerja buruk ekonomi sejak 2011 juga bisa memengaruhi persepsi rakyat Tunisia akan demokrasi.

Sebuah survei Afrobarometer 2018 menemukan bahwa hanya 46 persen warga Tunisia percaya bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling disukai, turun dari 70 persen pada 2013.

Sementara itu, dukungan untuk pemerintahan militer, satu partai-aturan dan orang kuat yang "menghapuskan parlemen dan pemilihan umum" secara keseluruhan telah mencapai 47 persen , 41 persen, dan 35 persen, masing-masing.

Dalam sebuah laporan baru-baru ini, International Crisis Group juga memperingatkan terhadap "krisis kepercayaan umum pada elite politik."

Kesimpulan itu, kata analis, dikonfirmasi oleh tren pemungutan suara baru-baru ini.

Jumlah pemilih untuk pemilihan lokal 2018 adalah 36 persen. Dukungan untuk partai-partai politik juga menurun, seperti yang dicontohkan oleh keberhasilan kandidat independen di pemilihan lokal, memenangkan 33 persen suara, dibandingkan dengan Ennahdha dan Nidaa Tounes masing-masing 29 persen dan 22 persen.

"Perpecahan dalam kepemimpinan politik Tunisia mencegah pemerintah mengatasi tantangan politik dan sosial ekonomi negara itu," kata laporan International Crisis Group.

Menyusul penggulingan Ben Ali pada 2011, Tunisia memilih sistem parlementer. Kepresidenan diasingkan ke peran sekunder, meninggalkannya bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri, pertahanan dan keamanan nasional.

Namun, kebingungan mengenai pengaruh presiden dan perdana menteri masing-masing telah menyebabkan kelumpuhan dalam beberapa kasus.

Perombakan kabinet sebagian pada akhir 2018 oleh Perdana Menteri Chahed menyebabkan perselisihan dengan Essebsi yang mengkhawatirkan donor internasional Tunisia.

Meskipun perdana menteri bertindak dalam batas-batas konstitusi, Essebsi mengatakan langkah itu "tidak menyenangkannya."

Tetapi sementara Chahed terus menjalankan kekuasaan, mengesahkan undang-undang masih membutuhkan persetujuan presiden, seperti yang disorot oleh upaya gagal untuk melarang Karoui dari pemilihan presiden.

"Sistem politik yang berasal dari konstitusi saat ini menderita beberapa kelemahan, dan merupakan sistem yang hampir, hampir melumpuhkan pekerjaan pemerintah," kata Essebsi dalam sebuah wawancara pada 2017.

"Sifat hibridanya tidak membantu pemerintah, pemerintah mana pun, atau otoritas eksekutif pada umumnya, untuk menjalankan tugasnya dalam mengelola negara dan mencapai tujuan pembangunan dalam masyarakat demokratis."

Tunisia tidak memiliki pengadilan konstitusional.

Badan itu akan dibentuk dalam waktu satu tahun setelah negara itu mengadopsi konstitusi 2014, tetapi ketidaksepakatan mengenai komposisinya telah menghalangi pembentukannya.

Sebuah badan sementara yang dikenal sebagai 'Provisional Instance to Review the Constitutionality of Draft Laws' dibuat pada tahun 2014, tetapi mandatnya terbatas pada meninjau rancangan undang-undang.

Para ahli mengatakan Tunisia sangat membutuhkan pengadilan konstitusional untuk menengahi perselisihan antara cabang peradilan, eksekutif dan legislatif pemerintah.

"[Penciptaan pengadilan] akan menjadi sinyal utama bagi publik Tunisia bahwa transisi sedang bergerak maju dan harus meringankan sebagian beban pada pengadilan dan parlemen, yang masing-masing telah mengambil aspek peran pengadilan," menurut sebuah laporan baru-baru ini. dilaporkan oleh lembaga pemikir Carnegie Middle East.

"Pengadilan harus memastikan bahwa presiden tidak melanggar tugas-tugas pemerintah."